Berita

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie/Ist

Politik

Anwar Usman Dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK, Jerry Massie: Harus Ada Sanksi!

RABU, 13 SEPTEMBER 2023 | 11:04 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pelaporan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi oleh Perkumpulan Aktivis Pemantau Hasil Reformasi 98 (Pantau 98) didukung Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie.

Jerry mengaku sepakat dan memberikan dukungannya terhadap upaya pelaporan tersebut.

"Ya kalau ada dugaan keberpihakan harus ada sanksi," tegas Jerry Massie kepada wartawan, Selasa (13/9).

Jerry berharap Anwar Usman yang telah menyampaikan pernyataan kontroversial di luar materi persidangan mengenai pemimpin muda, bisa menjalani proses kode etik. Meskipun demikian, ia memprediksi bahwa bisa saja terjadi tekanan politik.

"Ya bisa saja akan diproses secara etik. Tapi kadang ada political under pressure. Atau tekanan politik apalagi Ketua MK ipar Presiden Jokowi," kata Jerry.

Lebih lanjut, Jerry menegaskan bahwa apa yang disampaikan Anwar Usman merupakan bagian dari kolusi dan dengan jelas melanggar etika.

Kata Jerry, terdapat juga dugaan adanya konspirasi untuk memuluskan jalannya Gibran Rakabuming Raka.

Jerry mengakui bahwa tujuan dari gugatan yang diajukan ke MK mengenai batas usia Capres-Cawapres adalah semata-mata untuk memuluskan jalannya Gibran.

"Sebetulnya ini ada bagian kolusi dan juga melanggar etika dan ada dugaan konspirasi untuk meloloskan Gibran," tandasnya.

Sebelumnya, Koordinator Pantau 98, Bandot Dendi Malera, menilai bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, telah melanggar ketentuan tentang hakim MK sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf f angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Bandot mengungkapkan pandangannya setelah pernyataan kontroversial dari Anwar Usman terkait materi persidangan mengenai gugatan batas usia Capres-Cawapres yang kini masih dalam proses di MK.

Pernyataan tersebut diketahui dilontarkan oleh Anwar Usman di luar ruang sidang MK.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Jokowi Tak Serius Dukung RK-Suswono

Jumat, 29 November 2024 | 08:08

Ferdian Dwi Purwoko Tetap jadi Kesatria

Jumat, 29 November 2024 | 06:52

Pergantian Manajer Bikin Kantong Man United Terkuras Rp430 Miliar

Jumat, 29 November 2024 | 06:36

Perolehan Suara Tak Sesuai Harapan, Andika-Hendi: Kami Mohon Maaf

Jumat, 29 November 2024 | 06:18

Kita Bangsa Dermawan

Jumat, 29 November 2024 | 06:12

Pemerintah Beri Sinyal Lanjutkan Subsidi, Harga EV Diprediksi Tetap Kompetitif

Jumat, 29 November 2024 | 05:59

PDIP Akan Gugat Hasil Pilgub Banten, Tim Andra Soni: Enggak Masalah

Jumat, 29 November 2024 | 05:46

Sejumlah Petahana Tumbang di Pilkada Lampung, Pengamat: Masyarakat Ingin Perubahan

Jumat, 29 November 2024 | 05:31

Tim Hukum Mualem-Dek Fadh Tak Gentar dengan Gugatan Paslon 01

Jumat, 29 November 2024 | 05:15

Partisipasi Pemilih Hanya 55 Persen, KPU Kota Bekasi Dinilai Gagal

Jumat, 29 November 2024 | 04:56

Selengkapnya