Berita

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie/Ist

Politik

Anwar Usman Dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK, Jerry Massie: Harus Ada Sanksi!

RABU, 13 SEPTEMBER 2023 | 11:04 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pelaporan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi oleh Perkumpulan Aktivis Pemantau Hasil Reformasi 98 (Pantau 98) didukung Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie.

Jerry mengaku sepakat dan memberikan dukungannya terhadap upaya pelaporan tersebut.

"Ya kalau ada dugaan keberpihakan harus ada sanksi," tegas Jerry Massie kepada wartawan, Selasa (13/9).

Jerry berharap Anwar Usman yang telah menyampaikan pernyataan kontroversial di luar materi persidangan mengenai pemimpin muda, bisa menjalani proses kode etik. Meskipun demikian, ia memprediksi bahwa bisa saja terjadi tekanan politik.

"Ya bisa saja akan diproses secara etik. Tapi kadang ada political under pressure. Atau tekanan politik apalagi Ketua MK ipar Presiden Jokowi," kata Jerry.

Lebih lanjut, Jerry menegaskan bahwa apa yang disampaikan Anwar Usman merupakan bagian dari kolusi dan dengan jelas melanggar etika.

Kata Jerry, terdapat juga dugaan adanya konspirasi untuk memuluskan jalannya Gibran Rakabuming Raka.

Jerry mengakui bahwa tujuan dari gugatan yang diajukan ke MK mengenai batas usia Capres-Cawapres adalah semata-mata untuk memuluskan jalannya Gibran.

"Sebetulnya ini ada bagian kolusi dan juga melanggar etika dan ada dugaan konspirasi untuk meloloskan Gibran," tandasnya.

Sebelumnya, Koordinator Pantau 98, Bandot Dendi Malera, menilai bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, telah melanggar ketentuan tentang hakim MK sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf f angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Bandot mengungkapkan pandangannya setelah pernyataan kontroversial dari Anwar Usman terkait materi persidangan mengenai gugatan batas usia Capres-Cawapres yang kini masih dalam proses di MK.

Pernyataan tersebut diketahui dilontarkan oleh Anwar Usman di luar ruang sidang MK.

Populer

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Rabu, 30 Oktober 2024 | 07:45

Akbar Faizal Sindir Makelar Kasus: Nikmati Breakfast Sebelum Namamu Muncul ke Publik

Senin, 28 Oktober 2024 | 07:30

Pilkada Jateng dan Sumut Memanas Buntut Perseteruan PDIP Vs Jokowi

Minggu, 03 November 2024 | 13:16

Ketum PITI Sayangkan Haikal Hasan Bikin Gaduh soal Kewajiban Sertifikasi Halal

Kamis, 31 Oktober 2024 | 20:01

Inilah Susunan Dewan Komisaris IPC TPK Baru

Jumat, 01 November 2024 | 01:59

Komandan IRGC: Serangan Balasan Iran Melampaui Ekspektasi Israel

Jumat, 01 November 2024 | 12:04

Hizbullah Bombardir Pangkalan Militer Israel Pakai Rudal, Sirine Berdengung Kencang

Sabtu, 02 November 2024 | 18:04

UPDATE

Penyelundupan Ganja 159 Kg di Pelabuhan Bakauheni Digagalkan Polda Lampung

Jumat, 08 November 2024 | 01:53

Dorong Pengembangan Energi Panas Bumi, Pemerintah Bakal Suntik Dana ke PT Geo Dipa Energi

Jumat, 08 November 2024 | 01:36

Persib Menang Dramatis di Kandang Lion City, Hodak Akui Dinaungi Keberuntungan

Jumat, 08 November 2024 | 01:20

Dasar Hukum Penetapan Tersangka Tom Lembong Harus Dibuktikan

Jumat, 08 November 2024 | 00:59

Kemenkeu Siapkan Daftar Aset Sitaan BLBI untuk Dukung Program 3 Juta Rumah Prabowo

Jumat, 08 November 2024 | 00:45

Tiba di Surabaya, Kapal Selam Rusia Disambut Hangat Prajurit TNI AL

Jumat, 08 November 2024 | 00:25

Bahlil Umumkan Kepengurusan Lengkap Partai Golkar 2025-2029

Kamis, 07 November 2024 | 23:59

KPK: Korupsi di LPEI Rugikan Negara Rp1 Triliun

Kamis, 07 November 2024 | 23:22

Relawan Bobby Lovers Dituding Pelaku Pelemparan Wajah Edy Rahmayadi

Kamis, 07 November 2024 | 22:50

TNI AD-JHL Foundation Dukung Swasembada Pangan Prabowo

Kamis, 07 November 2024 | 22:46

Selengkapnya