Berita

Keributan antara warga dan aparat hukum saat menggelar aksi penolakan relokasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau/Repro

Politik

Bentrok Pulau Rempang, Kebijakan Jokowi Mirip "PKI" Orde Lama

SELASA, 12 SEPTEMBER 2023 | 14:56 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Semangat pemulihan ekonomi melalui kebijakan investasi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo kini dipertanyakan. Alih-alih menyejahterakan, faktanya kebijakan investasi justru membuat rakyat bawah kian terpinggirkan.

"Di periode kedua, Jokowi banyak melakukan blunder politik yang mengancam kondusivitas penduduk Indonesia di berbagai tempat. Atas nama pembangunan lewat investasi, tapi hanya dikuasai oleh segelintir orang tertentu," kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F Silaen kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (12/9).

Samuel memaparkan fakta yang terjadi di lapangan, bahwa pembangunan justru mengusir penduduk yang sudah mendiami sebuah tempat secara turun-temurun. Mirisnya, pemerintah bergeming dengan mengatasnamakan investasi.

"Investasi kok sadis, untuk siapakah investasi dilakukan pemerintah sekarang? Atas nama investasi, banyak wilayah dikuasai pemilik modal, enak betul ya," kritiknya.

Samuel lantas menyinggung bentrok antara aparat TNI-Polri dengan masyarakat melayu yang menolak relokasi sebagai imbas pengembangan investasi Pulau Rempang sebagai kawasan industri di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

"Sungguh miris melihat kebijakan pemerintahan Jokowi sekarang mirip-mirip tindakan 'PKI' di zaman orde lama. Harusnya investasi diperuntukkan sebesar- besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, bukan malah menggusur," tandasnya.

Populer

Rocky Gerung Ucapkan Terima Kasih kepada Jokowi

Minggu, 19 Mei 2024 | 03:46

Pengamat: Jangan Semua Putusan MK Dikaitkan Unsur Politis

Senin, 20 Mei 2024 | 22:19

Dulu Berjaya Kini Terancam Bangkrut, Saham Taxi Hanya Rp2 Perak

Sabtu, 18 Mei 2024 | 08:05

Bikin Resah Nasabah BTN, Komnas Indonesia Minta Polisi Tangkap Dicky Yohanes

Selasa, 14 Mei 2024 | 01:35

Massa Geruduk Kantor Sri Mulyani Tuntut Pencopotan Askolani

Kamis, 16 Mei 2024 | 02:54

Ratusan Tawon Serang Pasukan Israel di Gaza Selatan

Sabtu, 11 Mei 2024 | 18:05

Aroma PPP Lolos Senayan Lewat Sengketa Hasil Pileg di MK Makin Kuat

Kamis, 16 Mei 2024 | 14:29

UPDATE

Sekjen AMPG Anggap Qodari Sedang Melawak

Rabu, 22 Mei 2024 | 01:56

PK Ditolak MA, Alex Noerdin Tetap Jalani Vonis 9 Tahun Penjara

Rabu, 22 Mei 2024 | 01:36

Pemilik Pesawat Latih yang Jatuh di BSD Bakal Diperiksa Polisi

Rabu, 22 Mei 2024 | 01:11

Tingkatkan Realisasi KPR Nonsubsidi, BTN Resmikan Sales Center Baru di 3 Kota Besar

Rabu, 22 Mei 2024 | 00:51

Tani Merdeka Bangun 7.200 Posko Pemenangan Sudaryono

Rabu, 22 Mei 2024 | 00:28

WWF ke-10 Aman dan Kondusif, Menteri PUPR Apresiasi Pengamanan TNI-Polri

Rabu, 22 Mei 2024 | 00:06

Mangkir dari Panggilan Kejaksaan, Anggota DPRD Madiun Dianggap Lecehkan Hukum

Selasa, 21 Mei 2024 | 23:49

Supian Suri Dilaporkan ke KASN dan BKN Jelang Pilkada 2024

Selasa, 21 Mei 2024 | 23:42

Nyaru jadi Bengkel, Industri Rumahan Narkotika Ini Mampu Memproduksi Jutaan Tablet

Selasa, 21 Mei 2024 | 23:20

KLHK Lanjutkan Safari Sosialisasi FOLU Net Sink 2030 di Yogyakarta

Selasa, 21 Mei 2024 | 23:16

Selengkapnya