Berita

Keributan antara warga dan aparat hukum saat menggelar aksi penolakan relokasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau/Repro

Politik

Bentrok Pulau Rempang, Kebijakan Jokowi Mirip "PKI" Orde Lama

SELASA, 12 SEPTEMBER 2023 | 14:56 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Semangat pemulihan ekonomi melalui kebijakan investasi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo kini dipertanyakan. Alih-alih menyejahterakan, faktanya kebijakan investasi justru membuat rakyat bawah kian terpinggirkan.

"Di periode kedua, Jokowi banyak melakukan blunder politik yang mengancam kondusivitas penduduk Indonesia di berbagai tempat. Atas nama pembangunan lewat investasi, tapi hanya dikuasai oleh segelintir orang tertentu," kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F Silaen kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (12/9).

Samuel memaparkan fakta yang terjadi di lapangan, bahwa pembangunan justru mengusir penduduk yang sudah mendiami sebuah tempat secara turun-temurun. Mirisnya, pemerintah bergeming dengan mengatasnamakan investasi.

"Investasi kok sadis, untuk siapakah investasi dilakukan pemerintah sekarang? Atas nama investasi, banyak wilayah dikuasai pemilik modal, enak betul ya," kritiknya.

Samuel lantas menyinggung bentrok antara aparat TNI-Polri dengan masyarakat melayu yang menolak relokasi sebagai imbas pengembangan investasi Pulau Rempang sebagai kawasan industri di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

"Sungguh miris melihat kebijakan pemerintahan Jokowi sekarang mirip-mirip tindakan 'PKI' di zaman orde lama. Harusnya investasi diperuntukkan sebesar- besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, bukan malah menggusur," tandasnya.

Populer

Pesawat Nepal Jatuh, Hanya Satu Orang yang Selamat

Rabu, 24 Juli 2024 | 15:16

Walikota Semarang dan 3 Lainnya Dikabarkan Berstatus Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 13:43

KPK Juga Tetapkan Suami Walikota Semarang dan Ketua Gapensi Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 16:57

Walikota Semarang dan Suami Terlibat 3 Kasus Korupsi

Rabu, 17 Juli 2024 | 17:47

Pimpinan DPRD hingga Ketua Gerindra Sampang Masuk Daftar 21 Tersangka Korupsi Dana Hibah Jatim

Selasa, 16 Juli 2024 | 19:56

KPK Bakal Audit Semua Rumah Sakit Telusuri Dugaan Fraud BPJS Kesehatan

Rabu, 24 Juli 2024 | 18:51

Kantor Rahim di Depok Ternyata Rumah Tinggal, Begini Kondisinya

Rabu, 17 Juli 2024 | 11:05

UPDATE

LKPP Dorong UMKK di NTT Masuki Pasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Jumat, 26 Juli 2024 | 22:07

Dubes Terpilih AS Kamala Lakhdhir Ngaku Senang Ditugaskan di Indonesia

Jumat, 26 Juli 2024 | 22:06

Sofyan Tan: Hindari Pinjol dan Judi Online dengan 4 Pilar Kebangsaan

Jumat, 26 Juli 2024 | 22:00

Iklan Judi Online Racuni Masyarakat, Ini Langkah Konkret Kominfo

Jumat, 26 Juli 2024 | 21:53

Ikut Sekolah Pemimpin Perubahan, Gus Nung Makin Pede Tarung di Jepara

Jumat, 26 Juli 2024 | 21:52

Nasfryzal Carlo Ingin Fokus Perkuat Kearifan Lokal

Jumat, 26 Juli 2024 | 21:35

Bawaslu Berhasil Raih WTP Kesembilan Kali dari BPK

Jumat, 26 Juli 2024 | 21:27

PAN Tak Ambil Pusing Soal Tarik-Menarik RK di Jakarta atau Jabar

Jumat, 26 Juli 2024 | 21:08

PPATK: 1.160 Anak di Bawah 11 Tahun Main Judi Online

Jumat, 26 Juli 2024 | 21:07

Jajaki Dukungan PKB di Pilkada Medan, Prof Ridha Temani Cak Imin Jalan Sore di Berastagi

Jumat, 26 Juli 2024 | 21:01

Selengkapnya