Berita

Representative Image/Net

Dunia

Gara-gara Konflik Saluran Air, Dominika Ancam Tutup Perbatasan dan Bekukan Visa Warga Haiti

SELASA, 12 SEPTEMBER 2023 | 12:04 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Dalam upaya menangani ketegangan yang terus meningkat antara Republik Dominika dan Haiti, Orang nomor satu di Dominika mengumumkan pembekuan visa baru dan mengancam akan menutup perbatasan dengan Haiti.

Pengumuman itu dikeluarkan Presiden Luis Abinader pada Senin (11/9), dengan menegaskan bahwa tindakan akan segera dilakukan jika  pekerjaan konstruksi Haiti di saluran air yang disengketakan tidak segera diselesaikan dalam waktu dekat.

“Jika konflik tidak terselesaikan sebelum Kamis, (para pejabat akan) menutup sepenuhnya perbatasan bagi perdagangan udara, laut, dan darat,” kata pemerintah dalam sebuah pernyataan.


Konflik ini berakar dari pembangunan terusan, atau saluran buatan di wilayah Haiti yang dikhawatirkan akan mengubah arus Sungai Massacre yang seharusnya mengalir ke kedua negara.

Pemerintah Republik Dominika mengklaim bahwa pembangunan jalur air tersebut dilakukan secara sepihak oleh Haiti dan tanpa persetujuan dari pihak mereka.

Dalam pernyataannya, pemerintah Republik Dominika menggambarkan situasi ini sebagai tanda ketidakstabilan di sisi perbatasan. Mereka juga menyoroti masalah keamanan di Haiti, dengan mengungkapkan keprihatinannya akibat meningkatnya kekerasan geng  di negara itu dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak pembunuhan Presiden Jovenel Moïse pada 2021.

Seperti dimuat Aljazeera, Selasa (12/9), akibat ketidakamanan itu, ketegangan antara kedua negara ini juga telah mencakup masalah imigrasi. Presiden Abinader telah mengambil langkah-langkah untuk membatasi imigrasi dari Haiti dan telah meningkatkan jumlah deportasi.

Tindakan ini telah menciptakan ketegangan dalam hubungan bilateral kedua negara. Ancaman Republik Dominika untuk menutup sepenuhnya perbatasan disebut dapat memiliki dampak serius terutama bagi Haiti yang telah lama berada dalam kondisi ekonomi yang sulit.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya