Komisi II Bahas 9 DIM RUU IKN Bersama Otorita

Komisi II DPR RI menggelar rapat panitia kerja (Panja) pembahasan Rancangan Undang-undang Ibukota Negara (IKN), di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (11/9).

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menuturkan, rapat kerja kali ini membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam draft RUU IKN bersama pemerintah.

“Sudah kita kumpulkan (DIM), Panjanya sudah terbentuk, dan hari ini rapat pertama panja,” kata Doli usai rapat tertutup bersama Kepala Otorita IKN.

Doli menerangkan, sedikitnya ada sembilan masalah yang diajukan oleh masing-masing fraksi dalam RUU IKN ini, yakni pertama soal kewenangan otoritas, kedua soal pertanahan, ketiga soal pengelolaan keuangan. Empat, soal tata ruang, lima soal keberlanjutan IKN, enam soal penyelenggaraan perumahan, tujuh penerimaan pegawai otorita, delapan mitra kerja, dan juga tata kelola.

“Itu sudah kita bahas. Ada beberapa DIM yang masuk, nanti kita lanjutkan lagi tanggal 18,” kata Doli.

Legislator dari Fraksi Golkar ini menerangkan salah satu isu yang paling krusial dalam pembahasan DIM ini adalah masalah pertanahan dan tata ruang.

“Masalah pertanahan dan tata ruang yang masih jadi perdebatan,” tutupnya.