Berkaca Kasus Pulau Rempang, Ketua DPD RI: Ajak Masyarakat Berdialog Secara Terbuka

Kisruh rencana pembangunan Eco City di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau turut menyita perhatian Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti. Ini lantaran rencana pembangunan tersebut membuat ribuan warga, yang tinggal di 16 kampung tua dan pemukiman warga asli di Pulau Rempang harus tergusur dari tanah yang telah didiaminya sejak tahun 1834 silam itu.

La Nyalla menilai akar masalah rencana kawasan ekonomi baru atau The New Engine of Indonesia's Economic Growth dengan konsep “Green and Sustainable City” itu dikarenakan tidak adanya pelibatan masyarakat. Hasilnya, masyarakat menolak program yang telah dirancang investor dan diberikan karpet merah oleh pemerintah.

Sebagai jalan tengah, La Nyalla menilai bahwa rencana tata ruang di wilayah tersebut perlu diubah dengan memperhatikan kearifan lokal warga setempat.

"Rencana tata ruang dan wilayah proyek tersebut sebenarnya bisa saja diubah dengan melibatkan entitas dan heritage Kampung Tua sebagai bagian dari kearifan lokal untuk destinasi wisata," tutur La Nyalla kepada wartawan, Minggu (10/9).

Senator asal Jawa Timur itu menilai, warga bisa diajak berdialog, sepanjang dilakukan secara terbuka dan transparan. Termasuk jaminan sosial safety nett yang dijanjikan benar-benar terukur dan terinformasikan secara terbuka dan utuh.

“Saya kira sepanjang kita menginisiasi secara baik, masyarakat mau diajak berkomunikasi. Asal terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupi," tegas La Nyalla.

Ke depan, pembangunan yang dilakukan perlu mempertimbangkan model pendekatan public, privat, and people partnership. Artinya, pendekatan yang dilakukan tidak melulu public dan privat partnership saja.

"Itulah perlunya sistem bernegara di Indonesia kembali kepada Pancasila, dengan membuka ruang bagi utusan-utusan untuk duduk di MPR, sebagai lembaga penjelmaan rakyat," tutur La Nyalla.