Berita

Bentrokan antara warga dan aparat di Pulau Rempang/Net

Politik

Berpihak ke Investor, Jokowi Didesak Kaji Ulang Proyek Rempang Eco-City

MINGGU, 10 SEPTEMBER 2023 | 11:37 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Serikat Petani Jawa Barat (SPJB) mengecam penggusuran paksa terhadap kelompok masyarakat adat Kampung Melayu Tua, Pulau Rempang, Batam.

Presiden SPJB, Jurmalis, mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang terlalu berpihak kepada kepentingan investor ketimbang rakyat sendiri.

Untuk itu mereka mendesak Jokowi mengkaji ulang program strategis nasional (PSN) yang secara nyata telah memicu gejolak sosial.

"Kapolri agar segera membebaskan seluruh warga negara yang menjadi korban tindak kriminalisasi dalam memperjuangkan hak atas tanahnya," kata Jurmalis, lewat keterangan tertulisnya, Minggu (10/9).

SPJB lantas meminta kementerian ATR membatalkan pemberian hak kepada investor yang menimbulkan penindasan dan kesengsaraan bagi warga setempat.

Mereka juga berharap Menkopolhukam, Mahfud MD, bertindak kesatria, tidak pilih-pilih dalam menanggapi kasus kasus pelanggaran HAM yang dihadapi warga negara.

"Menyerukan segenap elemen warga negara Republik Indonesia untuk bersatu padu, memperkuat solidaritas bangsa menghadapi perilaku para investor diktator yang semakin agresif menggunakan perangkat kebijakan dan pemerintahan untuk memuluskan rencana-rencana investasi jahatnya," pungkasnya.

Seperti ramai diberitakan, warga mendapat perlakukan represif aparat gabungan Polri dan Korps Angkatan Laut dalam insiden penolakan relokasi di Pulau Rempang, Batam, Kamis (7/9). Akibat bentrokan itu, sejumlah siswa SD dilarikan ke Posko medis, karena terkena gas air mata.

Warga menolak relokasi dan penggusuran terhadap kelompok masyarakat adat Kampung Melayu Tua di Pulau Rempang. Program Strategis Nasional Kawasan Rempang Eco-City seolah telah menggusur mereka yang sudah menempati tanah adat Melayu Tua itu sejak 1834 silam.

Populer

Konsesi Tambang Ormas Dicurigai Siasat Jokowi Kabur dari Kejaran Utang

Sabtu, 15 Juni 2024 | 12:27

Perwakilan Kontraktor Minta Penegak Hukum Periksa Bupati Keerom

Senin, 10 Juni 2024 | 10:37

Dugaan Korupsi Askrida Naik Lidik

Senin, 10 Juni 2024 | 22:37

Bey Machmudin Pastikan Tak Ada Ormas Keagamaan di Jabar yang Kelola Tambang

Rabu, 12 Juni 2024 | 00:19

Bey Machmudin Siapkan Bonus Kontingen Peparnas 2024

Selasa, 11 Juni 2024 | 13:16

Penyidik KPK Sita Handphone Hasto dan Geledah Ajudan

Senin, 10 Juni 2024 | 15:24

Dugaan Korupsi Jaringan Internet Desa, Kejati Sumsel Periksa 7 Operator Siskeudes

Rabu, 12 Juni 2024 | 21:36

UPDATE

Rupiah Melemah, Perekonomian Indonesia era Prabowo Bisa Lumpuh

Senin, 17 Juni 2024 | 08:05

Jelang Salat Iduladha PKL di Istiqlal Ditertibkan

Senin, 17 Juni 2024 | 07:49

Kanisius Sediakan Tempat Parkir untuk Salat Iduladha

Senin, 17 Juni 2024 | 07:44

Warga Muhammadiyah Salat Iduladha di Kantor Pusat Menteng

Senin, 17 Juni 2024 | 07:41

Ada Wapres, Pengamanan Salat Iduladha di Istiqlal Diperketat

Senin, 17 Juni 2024 | 07:35

Airlangga Salat Id di Masjid Ainul Hikmah DPP Golkar

Senin, 17 Juni 2024 | 07:33

Fahira Idris: Banyak Harapan Warga terhadap Anies

Senin, 17 Juni 2024 | 07:33

Lalu Lintas Sekitar Istiqlal Padat Merayap Jelang Salat Iduladha

Senin, 17 Juni 2024 | 06:28

Kurban, Pembersihan, dan Kebersamaan

Senin, 17 Juni 2024 | 06:09

Cuaca Jakarta Cerah Berawan saat Iduladha

Senin, 17 Juni 2024 | 06:06

Selengkapnya