Berita

Anggota Komisi II DPR RI dari FPKS, Aus Hidayat Nur/Ist

Politik

Kecam Wacana Pajak Judi Online, PKS: Moral Pancasila Porak-poranda

MINGGU, 10 SEPTEMBER 2023 | 10:05 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengecam keras wacana pemberlakuan pajak untuk judi online. Ide itu dinilai sangat tidak layak, bahkan meski sekadar terlintas di pikiran pejabat publik.

Wacana pengenaan pajak judi online disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, pada rapat kerja dengan Komisi I DPR, di Gedung Parlemen Senayan, Senin (4/9).

"Perjudian, mabuk-mabukan, dan penyimpangan seksual, jelas bertentangan dengan budaya bangsa," tandas anggota Komisi II DPR RI, Aus Hidayat Nur, lewat keterangan tertulisnya, di jakarta, Minggu (10/9).


Menurut Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, judi punya daya rusak yang hebat. Perjudian yang penuh tipu daya membuat masyarakat terlena dan menyeret halus pada kemiskinan.

Wacana pemberlakuan pajak untuk judi online, lanjutnya, menyiratkan adanya keinginan untuk melegalisasi perbuatan yang memiskinkan masyarakat itu.

"Pemerintah sudah gagal memerangi Narkoba, malah sekarang ada persoalan baru yang mereka munculkan, sehingga moral Pancasila menjadi porak-poranda," pungkas anggota dewan dari daerah pemilihan Kalimantan Timur itu.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya