Berita

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga/Ist

Politik

Tinggalkan Anies, Demokrat Lebih Berpeluang Berkoalisi dengan PDIP

KAMIS, 07 SEPTEMBER 2023 | 13:22 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Demokrat sudah tidak akan kembali lagi ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Itu lantaran Nasdem masih berada di KPP.

Berkenaan dengan itu, Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menilai bahwa Demokrat berpotensi berkoalisi dengan PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capresnya.

“Partai Demokrat bisa saja berkoalisi dengan PDIP,” kata Jamiluddin dalam keterangannya, Kamis (7/9).


Dengan catatan, apabila Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berdamai dengan masa lalu.

“Kemungkinan itu berpeluang terjadi karena Mega dan SBY mempunyai kepentingan yang sama. Mega dan SBY sama-sama ingin menang pada Pilpres 2024,” kata Jamiluddin.

Untuk itu, kata Jamiluddin, kedua tokoh ini kemungkinan bersatu untuk mengalahkan Prabowo dan Anies Baswedan. Kepentingan ini bisa saja mengalahkan persoalan pribadi mereka selama ini.

“Bahkan tidak menutup kemungkinan Ganjar Pranowo akan diduetkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sebab, duet ini juga kompetitif, apalagi bila dihadapkan dengan pasangan Anies-cak Imin serta Prabowo,” tandasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya