Berita

Ketum PKB Muhaimin Iskandar/RMOL

Hukum

Pemeriksaan Cak Imin, KPK Ingin Pastikan Capres-Cawapres Bersih dari Korupsi

RABU, 06 SEPTEMBER 2023 | 19:09 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemeriksaan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar oleh KPK dianggap sebagai langkah nyata untuk mewujudkan pemilu bersih dengan memastikan capres dan cawapres yang akan berkompetisi terbebas dari praktik tindak pidana korupsi.

Demikian antara lain disampaikan Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 (Siaga 98) Hasanuddin soal pemeriksaan Cak Imin sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Kemenaker tahun 2012 saat menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan (Menaker).

“Jika, mencermati hal ini, sejatinya bertujuan untuk memastikan bahwa wakil rakyat dan presiden-wakil presiden bersih dari tindak pidana korupsi,” kata Hasanuddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/9).


Menurut Hasanuddin, pelaksanaan pemilu harus dilakukan secara jujur dan adil serta bersih. Tanpa pemilu yang demikian, kata Hasanuddin maka
tidak hanya bakal meruntuhkan kewibawaan pemerintah, tetapi juga akan merusak negara hukum (penegakan hukum).

“Sebab itulah kita berharap aparatur negara bertindak untuk memastikan agar pemilih terbebas dari politik uang, termasuk para politisi yang terlibat di dalamnya harus bersih, termasuk badan penyelenggara pemilu,” ungkapnya.

Di sisi lain, Hasanuddin melihat apa yang dilakukan KPK saat ini tidak ingin mengulangi kesalahan KPK era sebelumnya. Dimana, ada calon Kapolri, yang sudah diusulkan presiden, dan akan dibahas DPR tiba-tiba ditetapkan tersangka. Namun, status TSK batal, karena KPK kalah prapradilan.

“Tetapi, pencalonan sebagai Kapolri akibat peristiwa tersebut menjadi batal,” kata Hasanuddin.

“Muhaimin Iskandar sudah menyatakan menghormati proses di KPK dan akan memenuhi kewajibannya memberikan keterangan. Tentu saja sebagai langkah positif, sebab keterangan yang diberikan akan membuat terang peristiwa hukumnya, yang juga membuat terang dan bersih pemilunya,” demikian Hasanuddin.



Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Modal Asing Keluar Rp7,71 Triliun, BI Catat Tekanan di SBN pada Pertengahan Januari 2026

Jumat, 16 Januari 2026 | 08:05

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi Enam Pekan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:56

Kejauhan Mengaitkan Isu Ijazah Jokowi dengan SBY–AHY

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:48

RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Menyandera Lawan Politik

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:40

Jenazah 32 Tentara Kuba Korban Serangan AS di Venezuela Dipulangkan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:33

Bursa Eropa: Efek Demam AI Sektor Teknologi Capai Level Tertinggi

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:16

Emas Tak Lagi Memanas, Tertekan Data Tenaga Kerja AS dan Sikap Moderat Trump

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:06

Wajah Ideal Desa 2045

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:50

TPU Tegal Alur Tak Tersangkut Lahan Bersengketa

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:23

Kemenkes Siapkan Rp1,2 Triliun untuk Robotik Medis

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:04

Selengkapnya