Berita

Ketum PKB Muhaimin Iskandar/RMOL

Hukum

Pemeriksaan Cak Imin, KPK Ingin Pastikan Capres-Cawapres Bersih dari Korupsi

RABU, 06 SEPTEMBER 2023 | 19:09 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemeriksaan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar oleh KPK dianggap sebagai langkah nyata untuk mewujudkan pemilu bersih dengan memastikan capres dan cawapres yang akan berkompetisi terbebas dari praktik tindak pidana korupsi.

Demikian antara lain disampaikan Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 (Siaga 98) Hasanuddin soal pemeriksaan Cak Imin sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Kemenaker tahun 2012 saat menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan (Menaker).

“Jika, mencermati hal ini, sejatinya bertujuan untuk memastikan bahwa wakil rakyat dan presiden-wakil presiden bersih dari tindak pidana korupsi,” kata Hasanuddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/9).


Menurut Hasanuddin, pelaksanaan pemilu harus dilakukan secara jujur dan adil serta bersih. Tanpa pemilu yang demikian, kata Hasanuddin maka
tidak hanya bakal meruntuhkan kewibawaan pemerintah, tetapi juga akan merusak negara hukum (penegakan hukum).

“Sebab itulah kita berharap aparatur negara bertindak untuk memastikan agar pemilih terbebas dari politik uang, termasuk para politisi yang terlibat di dalamnya harus bersih, termasuk badan penyelenggara pemilu,” ungkapnya.

Di sisi lain, Hasanuddin melihat apa yang dilakukan KPK saat ini tidak ingin mengulangi kesalahan KPK era sebelumnya. Dimana, ada calon Kapolri, yang sudah diusulkan presiden, dan akan dibahas DPR tiba-tiba ditetapkan tersangka. Namun, status TSK batal, karena KPK kalah prapradilan.

“Tetapi, pencalonan sebagai Kapolri akibat peristiwa tersebut menjadi batal,” kata Hasanuddin.

“Muhaimin Iskandar sudah menyatakan menghormati proses di KPK dan akan memenuhi kewajibannya memberikan keterangan. Tentu saja sebagai langkah positif, sebab keterangan yang diberikan akan membuat terang peristiwa hukumnya, yang juga membuat terang dan bersih pemilunya,” demikian Hasanuddin.



Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Negara Hadir, Penanganan Gempa NTT Dilakukan Cepat dan Terkoordinasi

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00:26

Legislator PDIP Anggap Semu Keberhasilan Swasembada Pangan Pemerintah

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00:18

Anggota PJ91 Gelar Plogging di Lapangan Utama Jamnas 2026

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00:01

Dinamika Internal Organisasi Jelang Muktamar NU Makin Panas

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:46

HNI Berkontribusi dalam Gerakan Perekonomian dan Serap Tenaga Kerja

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:38

Program Prabowo Perkuat Layanan Kesehatan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:23

Tantangan Membangun Sistem Pertahanan Udara Nasional

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:00

Transformasi BRI Tuai Pengakuan Global

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 22:52

Dampak Gempa NTT, Wings Air Batalkan 8 Penerbangan di Ende

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 22:28

Pemerintah Kerahkan Personel Gabungan ke Daerah Terdampak Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 21:50

Selengkapnya