Berita

Nelayan menurunkan hasil laut yang ditangkap di pelabuhan Matsukawaura, sekitar seminggu setelah Jepang mulai membuang air limbah yang telah diolah/AFP

Dunia

Protes Pembuangan Air Limbah Fukushima, Nelayan dan Penduduk Jepang Ajukan Gugatan

SENIN, 04 SEPTEMBER 2023 | 17:22 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Ratusan nelayan dan penduduk setempat yang tinggal di dekat Fukushima akan mengajukan tuntutan hukum pekan ini, guna menghentikan pelepasan air limbah nuklir yang dilakukan pemerintah Jepang.

Menurut keterangan dari anggota sekretariat kelompok tersebut, Sugie Tanji, lebih dari 100 penggugat, termasuk nelayan dan prefektur sekitarnya akan mengajukan gugatan di Pengadilan Distrik Fukushima pada Jumat (8/9) mendatang.

Seperti dikutip The Straits Times pada Senin (4/9), banyak nelayan Jepang yang menentang pelepasan tersebut karena kekhawatiran akan semakin menurunnya citra industri perikanan Jepang, setelah bencana 2011 lalu.


“Pemerintah gagal menepati janjinya untuk mendapatkan persetujuan dari para nelayan sebelum mengambil keputusan pelepasan,” katanya.

“Ini adalah kebijakan yang salah karena mengabaikan penolakan keras tidak hanya dari koperasi nelayan Fukushima tetapi juga dari koperasi di seluruh negeri,” kata kelompok tersebut dalam sebuah pernyataan.

Menurut ratusan anggota kelompok nelayan itu, pelepasan air radioaktif tidak dapat ditoleransi, karena akan semakin menambah penderitaan para korban kecelakaan nuklir.

Pada 2011, Jepang mengalami bencana alam terburuknya akibat gempa bumi berkekuatan tinggi yang memicu terjadinya gelombang tsunami setinggi 10 meter, yang menyebabkan bencana nuklir Fukushima.

Pemerintah Jepang berulang kali menegaskan bahwa air tersebut telah diolah dan tidak berbahaya, dengan pernyataan yang telah didukung oleh pengawas atom PBB, Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Meski begitu, pelepasan air ini telah menimbulkan reaksi keras, salah satunya dari China yang telah melarang impor makanan laut Jepang. Penangguhan itu dianggap akan berdampak pada industri perikanan di negara tersebut.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya