Berita

Orang-orang menghadiri pemakaman Bilal Kissi, yang dibunuh oleh pasukan Aljazair ketika dia tersesat di perbatasan laut dengan Aljazair/Net

Dunia

Politisi Maroko Desak Pemerintah Beri Penjelasan Terkait Pembunuhan Dua Warga oleh Aparat Aljazair

SENIN, 04 SEPTEMBER 2023 | 12:51 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Maroko diminta menjelaskan keadaan seputar pembunuhan dua warga negaranya di dekat perbatasan lautnya dengan Aljazair.

Permintaan tersebut disampaikan Fatima Tamni, dari Partai Federal Demokratik Kiri, setelah penjaga pantai Aljazair menembak mati dua wisatawan yang tampaknya tersesat ke perairan Aljazair dengan menggunakan jet ski pada Selasa lalu. Satu orang lainnya ditangkap dalam peristiwa itu.

Tamni mengatakan pemerintah harus memberikan pernyataan resmi kepada publik mengenai insiden tersebut.


“Kematian tragis seorang warga negara Maroko, yang juga merupakan pemegang kewarganegaraan Prancis, akibat peluru tajam dari otoritas Aljazair, telah memicu banyak kebencian dan kecaman, dan jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap konvensi internasional,” katanya dalam sebuah pernyataan tertulis kepada Perdana Menteri Maroko Aziz Akhannouch, seperti dikutip dari The National, Minggu (3/9).

“Mengingat situasi ini, dan pada saat masyarakat Maroko menunggu klarifikasi dari pemerintah, pemerintah hanya memberikan waktu tidak lebih dari lima detik untuk mengomentari tragedi tersebut, melemparkan tanggung jawab ke pengadilan,” tambahnya.

Tamni meminta jawaban untuk menenangkan keluarga yang berduka dan memberikan lebih banyak informasi tentang anggota kelompok yang ditangkap.

Tamni dalam  pernyataannya juga mengatakan pihak berwenang Aljazair tidak perlu menggunakan kekuatan berlebihan.

“Sesuai dengan Konvensi Teluk Montego yang berkaitan dengan perbatasan laut, ada beberapa metode – selain pembunuhan – yang dapat digunakan untuk melindungi integritas teritorial suatu negara,” katanya.

Aljazair dan Maroko telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut, atau dikenal sebagai Konvensi Teluk Montego, masing-masing pada tahun 1996 dan 2007.

Tamni menuduh Aljazair melanggar ketentuan konvensi PBB tersebut di atas.

Beberapa aktivis hak asasi manusia Maroko juga mengecam insiden tersebut dan kurangnya tanggapan resmi.

Belum ada komentar resmi baik dari Aljir maupun Rabat mengenai insiden Selasa di saat ketegangan meningkat antara kedua negara Afrika Utara tersebut.

Populer

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Brimob Polda Metro Jaya Bubarkan Balap Liar di Pulogadung

Minggu, 17 Mei 2026 | 14:17

Istana Ungkap Cadangan Beras di Bulog Tembus 5,3 Juta Ton

Minggu, 17 Mei 2026 | 14:04

Kasasi Bisa Perjelas Vonis Banding Luhur Ditambah Beban Uang Pengganti

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:45

Putusan MK soal IKN Dianggap Beri Kepastian Hukum

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:39

“Suamiku Lukaku” Angkat Luka Perempuan Korban KDRT

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:14

Prabowo Minta Pindad Rancang Mobil Presiden Khusus untuk Sapa Rakyat

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:14

Penyederhanaan Sistem Partai Tak Harus dengan Threshold Tinggi

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:10

Nasabah PNM Denpasar Sukses Ubah Sampah Pantai jadi Cuan

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:59

Hukum yang Layu: Saat Keadilan Kehilangan Hati Nurani

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:43

Andrianto Andri: Tokoh Sumatera Harus Jadi Cawapres 2029

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:11

Selengkapnya