Berita

Orang-orang menghadiri pemakaman Bilal Kissi, yang dibunuh oleh pasukan Aljazair ketika dia tersesat di perbatasan laut dengan Aljazair/Net

Dunia

Politisi Maroko Desak Pemerintah Beri Penjelasan Terkait Pembunuhan Dua Warga oleh Aparat Aljazair

SENIN, 04 SEPTEMBER 2023 | 12:51 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Maroko diminta menjelaskan keadaan seputar pembunuhan dua warga negaranya di dekat perbatasan lautnya dengan Aljazair.

Permintaan tersebut disampaikan Fatima Tamni, dari Partai Federal Demokratik Kiri, setelah penjaga pantai Aljazair menembak mati dua wisatawan yang tampaknya tersesat ke perairan Aljazair dengan menggunakan jet ski pada Selasa lalu. Satu orang lainnya ditangkap dalam peristiwa itu.

Tamni mengatakan pemerintah harus memberikan pernyataan resmi kepada publik mengenai insiden tersebut.


“Kematian tragis seorang warga negara Maroko, yang juga merupakan pemegang kewarganegaraan Prancis, akibat peluru tajam dari otoritas Aljazair, telah memicu banyak kebencian dan kecaman, dan jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap konvensi internasional,” katanya dalam sebuah pernyataan tertulis kepada Perdana Menteri Maroko Aziz Akhannouch, seperti dikutip dari The National, Minggu (3/9).

“Mengingat situasi ini, dan pada saat masyarakat Maroko menunggu klarifikasi dari pemerintah, pemerintah hanya memberikan waktu tidak lebih dari lima detik untuk mengomentari tragedi tersebut, melemparkan tanggung jawab ke pengadilan,” tambahnya.

Tamni meminta jawaban untuk menenangkan keluarga yang berduka dan memberikan lebih banyak informasi tentang anggota kelompok yang ditangkap.

Tamni dalam  pernyataannya juga mengatakan pihak berwenang Aljazair tidak perlu menggunakan kekuatan berlebihan.

“Sesuai dengan Konvensi Teluk Montego yang berkaitan dengan perbatasan laut, ada beberapa metode – selain pembunuhan – yang dapat digunakan untuk melindungi integritas teritorial suatu negara,” katanya.

Aljazair dan Maroko telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut, atau dikenal sebagai Konvensi Teluk Montego, masing-masing pada tahun 1996 dan 2007.

Tamni menuduh Aljazair melanggar ketentuan konvensi PBB tersebut di atas.

Beberapa aktivis hak asasi manusia Maroko juga mengecam insiden tersebut dan kurangnya tanggapan resmi.

Belum ada komentar resmi baik dari Aljir maupun Rabat mengenai insiden Selasa di saat ketegangan meningkat antara kedua negara Afrika Utara tersebut.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya