Berita

Orang-orang menghadiri pemakaman Bilal Kissi, yang dibunuh oleh pasukan Aljazair ketika dia tersesat di perbatasan laut dengan Aljazair/Net

Dunia

Politisi Maroko Desak Pemerintah Beri Penjelasan Terkait Pembunuhan Dua Warga oleh Aparat Aljazair

SENIN, 04 SEPTEMBER 2023 | 12:51 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Maroko diminta menjelaskan keadaan seputar pembunuhan dua warga negaranya di dekat perbatasan lautnya dengan Aljazair.

Permintaan tersebut disampaikan Fatima Tamni, dari Partai Federal Demokratik Kiri, setelah penjaga pantai Aljazair menembak mati dua wisatawan yang tampaknya tersesat ke perairan Aljazair dengan menggunakan jet ski pada Selasa lalu. Satu orang lainnya ditangkap dalam peristiwa itu.

Tamni mengatakan pemerintah harus memberikan pernyataan resmi kepada publik mengenai insiden tersebut.


“Kematian tragis seorang warga negara Maroko, yang juga merupakan pemegang kewarganegaraan Prancis, akibat peluru tajam dari otoritas Aljazair, telah memicu banyak kebencian dan kecaman, dan jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap konvensi internasional,” katanya dalam sebuah pernyataan tertulis kepada Perdana Menteri Maroko Aziz Akhannouch, seperti dikutip dari The National, Minggu (3/9).

“Mengingat situasi ini, dan pada saat masyarakat Maroko menunggu klarifikasi dari pemerintah, pemerintah hanya memberikan waktu tidak lebih dari lima detik untuk mengomentari tragedi tersebut, melemparkan tanggung jawab ke pengadilan,” tambahnya.

Tamni meminta jawaban untuk menenangkan keluarga yang berduka dan memberikan lebih banyak informasi tentang anggota kelompok yang ditangkap.

Tamni dalam  pernyataannya juga mengatakan pihak berwenang Aljazair tidak perlu menggunakan kekuatan berlebihan.

“Sesuai dengan Konvensi Teluk Montego yang berkaitan dengan perbatasan laut, ada beberapa metode – selain pembunuhan – yang dapat digunakan untuk melindungi integritas teritorial suatu negara,” katanya.

Aljazair dan Maroko telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut, atau dikenal sebagai Konvensi Teluk Montego, masing-masing pada tahun 1996 dan 2007.

Tamni menuduh Aljazair melanggar ketentuan konvensi PBB tersebut di atas.

Beberapa aktivis hak asasi manusia Maroko juga mengecam insiden tersebut dan kurangnya tanggapan resmi.

Belum ada komentar resmi baik dari Aljir maupun Rabat mengenai insiden Selasa di saat ketegangan meningkat antara kedua negara Afrika Utara tersebut.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya