Berita

Paus Fransiskus/Net

Dunia

Paus Fransiskus di Mongolia: Misi Gereja Katolik Bukan Misi Politik, Pemerintah Sekuler Tidak Perlu Takut

SENIN, 04 SEPTEMBER 2023 | 12:29 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Sebuah pesan khusus yang tampaknya ditujukan untuk Pemerintah China disampaikan Paus Fransiskus terkait keberadaan Gereja Katolik di negara tersebut.

Berbicara kepada umat Katolik di Mongolia, Paus mengatakan bahwa pemerintah dan lembaga sekuler tidak perlu takut terhadap misi Gereja Katolik di Asia karena misi Gereja Katolik bukanlah misi politik.

“Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga-lembaga sekuler tidak perlu takut terhadap karya evangelisasi Gereja," kata Paus, seperti dikutip dari Reuters, Minggu (3/9).


Gereja tidak mempunyai agenda politik yang perlu dimajukan, namun ditopang oleh kuasa rahmat Allah yang tenang serta pesan belas kasihan dan kebenaran, yang dimaksud dengan untuk mendukung kebaikan semua orang, menurut Paus.

Reuters dalam laporannya mencatat bahwa komentar-komentar Paus kemungkinan besar ditujukan kepada China, bukan Mongolia, di mana gereja mempunyai hubungan persahabatan dengan pemerintah.

Meskipun China secara resmi merupakan negara atheis, Katolik adalah salah satu dari lima agama besar yang diakui oleh Partai Komunis yang berkuasa. Namun, hubungan antara gereja dan negara sering terjadi ketegangan.

Dilaporkan bahwa sekolah agama di China sangat dibatasi, gereja harus melaporkan sumbangan, dan pemerintah mengawasi penunjukan pendeta.

Vatikan mencapai kesepakatan dengan Beijing pada tahun 2018 yang memberi Paus keputusan akhir mengenai penunjukan uskup, namun Takhta Suci telah menuduh pihak berwenang China melanggar perjanjian tersebut dalam dua kesempatan.

Perjalanan Paus ke Mongolia adalah kunjungan pertama pemimpin Gereja Katolik dalam sejarah. Mongolia hanya dihuni sekitar 1.450 umat Katolik, namun para diplomat mengatakan kepada Reuters pada bulan Juli bahwa Perdana Menteri Mongolia Oyun-Erdene Luvsannamsrai dapat bertindak sebagai mediator antara Beijing dan Vatikan.

Paus Fransiskus juga bertemu dengan Uskup Agung Hong Kong Stephen Chow, yang kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa gereja di kota itu bisa menjadi “gereja jembatan” dengan China daratan.

Meskipun Paus bersikeras bahwa gerejanya tidak memiliki agenda politik untuk maju, Paus tetap menjadi komentator mengenai urusan internasional, dan dilaporkan sedang mengerjakan rencana perdamaian yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik di Ukraina.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya