Berita

Plt Ketum PPP Mardiono saat menyambangi Ketum PDIP Megawati Soekranoputri untuk menyatakan berkoalisi mendukung Ganjar Pranowo/Net

Politik

Jika PPP Gabung ke Demokrat, Kemungkinan Karena Restu Jokowi

MINGGU, 03 SEPTEMBER 2023 | 20:10 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Restu Presiden Joko Widodo sangat penting bagi partai politik pendukung pemerintah untuk menentukan peta koalisi 2024.

PPP yang merupakan partai pendukung Presiden Jokowi bakal manut apa yang diperintahkan sang presiden. Termasuk soal pindah posisi untuk berkoalisi.

Menurut analis politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga, jika PPP berubah haluan, itu karena mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo.


“Bila PPP nantinya pindah haluan ke Demokrat dan PKS, besar kemungkinan itu karena restu Jokowi, bukan inisiatif PPP apalagi (plt) ketumnya,” kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (3/9).

Sementara itu, Sandiaga Uno menuturkan PPP belum melakukan komunikasi intensif lagi dengan seluruh kader kabah paska pecahnya koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Kemungkinan PPP bakal menggandeng Demokrat bisa saja, namun PPP masih melihat dan menganalisa dinamika politik yang terjadi saat ini.

"Tapi dari bappilu saya menyampaikan bahwa teman-teman ya tim baru bahwa jika ingin melihat ikan di dalam kolam tenangkanlah dulu airnya sebening kaca. Jadi karena politik ini sangat bergerak cepat sekali kita harus melihat dengan perspektif yang lebih jelas," demikian Sandiaga Uno di kawasan TMII, Jakarta Timur, Sabtu (2/9).

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya