Bukan soal khianat atau mengkhianati, tapi ada tiga faktor utama pemicu retaknya koalisi politik jelang Pemilu 2024.
Pendapat itu disampaikan analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun. Menurutnya, dinamika perubahan koalisi pada dukungan Capres-Cawapres kerap terjadi saat ini.
Di antaranya, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), Koalisi PDIP-PPP yang belum punya nama koalisi, dan terakhir Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP).
KIB yang digawangi Partai Golkar, PAN dan PPP, bubar setelah PPP mendukung Ganjar Pranowo yang dideklarasikan PDIP.
KKIR yang digawangi Partai Gerindra dan PKB bubar, setelah Golkar dan PAN bergabung, kemudian berubah menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM). Sedangkan Koalisi PDIP-PPP bergejolak, karena belum ada kepastian persetujuan Cawapresnya Sandiaga Uno dari PPP atau siapa.
"KPP yang digawangi Nasdem, Demokrat dan PKS bergejolak, setelah PKB bergabung dan Ketua umumnya, Muhaimin Iskandar, dicalonkan sebagai Cawapres Anies Baswedan, dan Demokrat keluar dari koalisi," urai Ubedilah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (3/9).
Fenomena bubar dan bergejolaknya koalisi politik di Indonesia, kata Ubedilah, setidaknya disebabkan tiga faktor utama. Pertama, karena tidak ada satupun koalisi yang dibentuk berdasar kesamaan pandangan ideologis, tetapi lebih pada kepentingan pragmatis kekuasaan, sehingga rapuh dan rentan bubar.
"Kedua, karena tidak efektifnya komunikasi politik antar elite partai, disebabkan ego dan problem beban persoalan di antara mereka," sambungnya.
Dan yang ketiga, belum terjadinya kesepakatan-kesepakatan pragmatis di antara mereka terkait siapa Cawapres, termasuk sharing kekuasaan.
"Tiga faktor itulah yang menyebabkan koalisi politik bergejolak, bahkan bubar. Jadi sesungguhnya bukan soal khianat mengkhianati," pungkas Ubedilah.
