Pasangan calon presiden Anies Baswedan dan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar dideklarasikan di Hotel Majapahit, Surabaya, Sabtu siang (2/9)/Ist
Dipilihnya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai bakal calon presiden Anies Baswedan, tentu mengagetkan jagat politik Tanah Air.
Pengamat politik, Yusfitriadi mengurai bahwa Cak Imin terpilih dengan waktu yang sangat singkat dan seolah meninggalkan Demokrat, sehingga muncul narasi "pengkhianatan".
"Minimal fenomena itulah yang terlihat jelas di permukaan dinamika politik, karena kita tidak mengetahui sebenarnya kondisi seperti apa yang sedang terjadi baik di dalam masing-masing koalisi, maupun di internal partai politik masing-masing," kata Yusfitriadi dikutip dari Kantor Berita RMOLJabar, Minggu (3/9).
Meski begitu, dari rentetan peristiwa politik tersebut, Yusfitriadi menganalisa ada keterkaitan dengan skenario menjadikan dua pasangan calon yang akan mengikuti kontestasi Pilpres 2024 mendatang.
Indikasi yang mengarah adanya skenario dua pasangan calon dalam fenomena Anies-Cak Imin itu, menurut Yusfitriadi, minimal bisa dilihat dari lima hal.
Pertama, adanya poros politik yang menghindari dua pasangan calon. Secara tidak langsung PDIP yang menghendaki kontestasi Pilpres 2024 mendatang diikuti hanya dua pasangan calon. Tentu saja PDIP bukan tanpa dasar, dimana dua kali kontestasi Pilpres 2014 dan 2019, pasangan calon pada Pilpres 2014 adalah Jokowi-Jusuf Kalla dan Prabowo-Hatta. Begitupun di Pilpres 2019, hanya diikuti dua pasangan calon yaitu, Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga.
"Tidak hanya pengalaman itu, namun dalam konteks saat ini hampir semua lembaga survei menempatkan Ganjar dalam posisi yang tidak aman ketika lebih dari dua pasangan calon," kata Yusfitriadi.
Kedua, diawali pertemuan Surya Paloh dan Jokowi pada 31 Agustus 2023. Selanjutnya pada 1 September 2023 sudah beredar luas di jagat maya bahwa PKB menerima tawaran Nasdem dan Anies, untuk menjadikan Cak Imin sebagai calon presiden dan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, tanpa dikomunikasikan terlebih dahulu dengan PKS dan Demokrat.
"Padahal sebelum Surya Paloh bertemu Jokowi tidak ada isu menyatukan Anies dengan Cak Imin. Yang ada setelah Golkar dan PAN bergabung dengan Prabowo, Cak Imin lebih banyak menemui Ganjar Pranowo. Sama sekali wacana menyatukan Anies dan Cak Imin tidak terdengar," kata Yusfitriadi.
Ketiga, kasus "kardus durian" Cak Imin. Salah seorang pejabat di Kemenakertrans sudah dijadikan tersangka oleh KPK atas kasus yang terjadi tahun 2012. Sangat mungkin ini merupakan upaya "mengganggu" Cak imin, yang pada periode 2009-2014 Cak Imin merupakan Menakertrans. Sehingga bukan tidak mungkin bidikan dalam pada kasus korupsi di Kemenakertrans tersebut salah satu tahapan untuk "menembak" Cak Imin.
"Yang sangat populer waktu itu dengan kasus kardusnya. Adapun kasus yang menimpa kader Nasdem sudah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka di kasus BTS," kata Yusfitriadi.
Keempat, wacana pasangan Ganjar-Anies. Akhir-akhir ini, berhembus wacana Ganjar untuk disandingkan dengan Anies pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Dengan rentetan peristiwa, wacana tersebut bukan sesuatu yang mustahil terjadi untuk sebuah memenangkan kekuasaan, karena di politik cuma kepentingan yang abadi.
"Apakah ada yang bisa jamin pasangan Anies dan Cak Imin walaupun sudah dideklarasikan tidak berubah lagi. Apalagi ketika melihat sosok Anies yang sangat konsisten dengan berbagai "perubahan" dalam rekam jejak politiknya," kata Yusfitriadi.
Kelima, kegamangan PKS. Jika melihat pemberitaan di berbagai media, terlihat sekali perbedaan pandangan di internal PKS terhadap deklarasi Anies-Cak Imin. Bahkan ketidakhadiran PKS dalam deklarasi tersebut merupakan sebuah kegamangan, apakah masih terus bergabung dengan Nasdem dan PKB atau keluar dari koalisi itu.
"Saya yakin saat ini suasana kebatinan di internal PKS penuh dengan kegamangan dan sedang mempertimbangan tawaran dari koalisi yang lain," demikian Yusfitriadi.
