Berita

Mantan Duta Besar RI untuk Jepang, Yusron Ihza/Net

Dunia

Yusron Ihza Minta Masyarakat Tak Percaya Berita Bohong Soal Air Limbah Fukushima

JUMAT, 01 SEPTEMBER 2023 | 21:51 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Di tengah banyaknya kabar simpang siur dan kekhawatiran masyarakat internasional mengenai keamanan pembuangan limbah air radioaktif dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima Daiichi, mantan Duta Besar RI untuk Jepang, Yusron Ihza, berusaha menjawab keresahan tersebut.

Melalui kanal YouTube-nya yang diunggah pada Kamis (31/8), Yusron mewawancarai Duta Besar Jepang untuk RI, Kanasugi Kenji, dengan tujuan membuka jalan menuju pemahaman yang lebih dalam mengenai isu tersebut.

Dalam pembukaannya, Yusron memulai dengan menggarisbawahi kondisi zaman saat ini, yang sering disebut sebagai "Post Truth," di mana kebenaran tidak lagi didasarkan pada fakta tetapi didasarkan atas dasar pembenaran.


Ia pun mengingatkan perkataan dari Menteri Propaganda Hitler, Joseph Goebbels yang mengatakan bahwa sebuah kebohongan yang diulang-ulang pada akhirnya diterima sebagai kebenaran.

Hal tersebut sejalan dengan informasi digital saat ini, di mana kita dihadapkan pada berita dan informasi dalam jumlah besar, tanpa jaminan kebenaran, termasuk dalam isu pembuangan air radioaktif Jepang yang telah mendapat perhatian global.

Pada 24 Agustus lalu, pemerintah Jepang telah memulai proses pembuangan air limbah dari PLTN Fukushima Daiichi ke Samudera Pasifik. Keputusan ini memicu berbagai reaksi dari masyarakat dunia, termasuk reaksi keras dari pemerintah China yang menyoroti dampaknya terhadap biota laut, yang berujung pada keputusan menangguhkan impor produk laut dari Jepang.

Tidak hanya itu, beberapa fasilitas Jepang juga dikabarkan telah menerima gangguan telepon dan serangkaian serangan terhadap Kedubes serta sekolah-sekolah Jepang di Tiongkok, seperti lemparan telur dan batu, setelah pembuangan limbah tersebut.

Dalam kesempatan itu, Yusron menghormati hak semua negara untuk menyampaikan pendapat dalam bersikap, namun ia mengimbau masyarakat dunia, terutama China, untuk mencari kebenaran di balik isu ini dan menghindari penyebaran berita palsu.

"Banyaknya respons dari berbagai negara itu mungkin merupakan hak mereka untuk bersikap, tapi berhenti menyebarkan berita bohong dan memercayai berita bohong. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, itu tentu lebih baik berbicara langsung dengan Jepang ," ujarnya.

Sementara, dalam gilirannya, Dubes Kanasugi juga menyerukan hal serupa. Menurutnya masyarakat internasional dapat melihat unggahan di situs Kementerian Luar Negeri Jepang, jika ingin melihat penjelasan ilmiah mengenai keamanan pembuangan limbah tersebut.

"Situs Kemlu jepang menyajikan fakta dan realita tentang hal di atas, hasil monitoring pun ada di situ," jelasdDubes Kanasugi.

Lebih lanjut, dalam mengakhiri wawancara itu, mantan Dubes yang memiliki pengalaman 16 tahun tinggal di Jepang ini juga menegaskan kepercayaannya terhadap standar moral tinggi yang dimiliki pemerintah Jepang.

Ia yakin bahwa Jepang akan memprioritaskan keselamatan manusia sebelum memutuskan untuk membuang limbah yang telah mendapat persetujuan dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dan lembaga terkait lainnya.

"Saya yakin standar moral yang tinggi yang dimiliki pemerintah Jepang, karena itu saya cenderung tidak percaya jika Jepang membuang limbah ke laut begitu
 saja," pungkasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya