Diduga Terafiliasi Separatis, Komisioner Bawaslu Puncak Dilaporkan ke Bareskrim

Direktur Merah Putih Strategic Institute (MPSI), Noer Azhari, melaporkan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Puncak, GT ke Bareskrim Polri. Pangkalnya, yang bersangkutan diduga terafiliasi dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

"Benar, pada Kamis, 31 Agustus 2023 siang, kami melaporkan saudara GT, anggota Bawaslu Kabupaten Puncak ke Bareskrim. Laporan sudah diterima," kata Azhari dalam keterangannya, Jumat (1/9).

Dalam laporannya, Azhari menyampaikan beberapa bukti pendukung. Misalnya, konten-konten GT tentang dukungan dan aktivitasnya pada OPM di media sosial.

"Konten-konten yang ini sempat saya screenshot sebelumnya dan sudah tidak bisa ditemukan karena sudah dihapus. Bahkan, yang bersangkutan juga diduga sudah mengganti nama akun Facebook-nya," kata Azhari.

Azhari berharap laporannya segera diproses karena diduga ada konspirasi jahat untuk memisahkan Papua dari NKRI melalui penempatan GT sebagai pimpinan Bawaslu Puncak. Ia menyebutnya sebagai perubahan strategi OPM dari perang asimetris menjadi perang simetris.

"Adanya perwakilan OPM duduk di Bawaslu akan memudahkan OPM menempatkan 'bonekanya' sebagai kepala daerah karena telah menguasai lembaga penyelenggara pemilu," kata Azhari.

Tak cuma itu, kata Azhari, OPM pun akan semakin mudah mendapatkan bantuan atau logistik karena bisa saja ada dana APBD yang diselewengkan.

"Saya berharap kepolisian bisa mengusut kasus ini secara serius," kata Azhari.

Di sisi lain, Bawaslu RI telah bersikap atas dugaan seorang jajarannya, GT terafiliasi dengan OPM. Ini terlihat dari surat permohonan informasi Nomor 592/KP.01/08/2023 kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan Nomor 593/KP.01/08/2023 kepada Kapolri.

Kedua surat tertanggal 30 Agustus 2023 tersebut diteken Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja. Surat dikirimkan seiring adanya laporan masyarakat kepada Bawaslu Papua Tengah, saat seleksi calon Bawaslu kabupaten/kota masih berlangsung, 4 Agustus 2023, tentang GT diduga terafiliasi dengan OPM.

"Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk dapat memberikan informasi terkait kebenaran atas laporan Saudara Guripa Telenggen yang diduga menjadi anggota dari Operasi Papua Merdeka (OPM)," demikian isi surat Bagja kepada Kapolri.