KPK gelar kampanye Hajar Serangan Fajar di Bengkulu/Ist
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak masyarakat Bengkulu untuk memerangi praktik korupsi, salah satunya dengan cara menolak suap politik atau serangan fajar pada Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan langsung Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana dalam acara rangkaian Roadshow Bus Antikorupsi jelajah Sumatera yang dimulai di Bengkulu, Kamis (31/8).
Acara yang digelar di Lapangan Merdeka, Bengkulu itu, Wawan mengajak masyarakat Bengkulu untuk perangi praktik korupsi, bersinergi bersama KPK melalui tiga pendekatan, yaitu pencegahan, pendidikan, dan penindakan.
"Masyarakat bisa laporkan dugaan kejahatan korupsi ke KPK. Masyarakat, juga bisa berperan mengedukasi budaya antikorupsi. Serta pencegahan korupsi pun bisa dilakukan dengan menolak upaya suap, yang menjurus pada korupsi," ujar Wawan.
Roadshow Bus Antikorupsi KPK di Bengkulu akan berlangsung sejak hari ini hingga Minggu (3/9), dengan membawa kampanye Hajar Serangan Fajar.
Wawan menjelaskan, kampanye antikorupsi menyambut tahun politik digaungkan KPK agar masyarakat bergerak menolak semua upaya suap dan korupsi politik yang identik dengan istilah serangan fajar.
"KPK mengkampanyekan serangan fajar kepada seluruh partisipan pemilu, salah satunya masyarakat dengan menolak keras politik uang. Dengan begitu, kita semua bisa membangun integritas masyarakat antikorupsi, dan antikorupsi bisa dijadikan budaya," pungkas Wawan.
Sementara itu pada kesempatan sama, Wakil Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah Syahili Sibarani menyambut baik adanya Roadshow Bus Antikorupsi KPK. Dia menilai, kehadiran KPK di Bengkulu turut mengingatkan pentingnya menjaga integritas agar masyarakat Bengkulu sadar korupsi yang memiliki dampak sangat buruk.
"Saya mengajak agar masyarakat menolak setiap celah korupsi, seperti suap uang politik. Sebab itu masyarakat punya peran penting mewujudkan Bengkulu yang berintegritas dan akuntabilitas. Saya juga sangat mengapresiasi kehadiran KPK yang terus melaksanakan koordinasi dan supervisi di Bengkulu. Kami akan dukung rangkaian kegiatan seperti ini," kata Rosjonsyah.
Bengkulu jadi salah satu provinsi yang mendapat penilaian cukup baik dalam pencegahan kasus korupsi. Merujuk data Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK tahun 2022, Bengkulu memperoleh nilai 77. Meski begitu, Bengkulu masih memiliki catatan merah terkait Survei Penilaian Integritas (SPI) 2022, dengan nilai 62,77.
Data survei juga menyebutkan bahwa suap atau gratifikasi jadi sektor yang dianggap paling rentan terjadi korupsi.
Sejak resmi dilepas Ketua KPK, Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Kamis (24/8) silam, Bus Antikorupsi KPK akan menjelajahi enam kota di enam provinsi di Pulau Sumatera. Setelah Bengkulu, Bus Antikorupsi akan singgah di Jambi, Pekanbaru, Padang, Medan dan Banda Aceh terhitung sejak 31 Agustus sampai 11 November 2023 mendatang.
