Berita

Lambang PDI Perjuangan/Net

Politik

Seperti Demokrat, PDIP Bisa Nyungsep di Pemilu 2024

KAMIS, 31 AGUSTUS 2023 | 20:14 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Peluang PDI Perjuangan mempertahankan predikat partai pemenang pemilu diprediksi bakal sulit terjadi.

Menurut analis politik dari Citra Institute, Efriza, PDIP kini dalam kondisi terdesak karena hanya disokong PPP dalam koalisi mendukung Ganjar Pranowo.

"Menjadi miris, bahwa PDIP sebagai partai penguasa malah berada di urutan ketiga dukungan partai yang ada di parlemen, untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (31/8).


Magister ilmu politik lulusan Universitas Nasional (Unas) itu memaparkan, keterpenuhan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) koalisi PDIP dikalahkan koalisi pendukung Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan koalisi pendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024.

"Koalisi PDIP hanya sebesar 23,85 persen saja, teramat jauh dengan gerbong pendukung bakal capres Gerindra sebesar 41,41 persen, dan urutan kedua malah dari barisan oposisi pendukung Anies sebesar 25,03 persen," urai Efriza.

Menurutnya, kekuatan koalisi PDIP yang hanya disokong PPP menjadi kelemahan bagi Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung Prabowo, dan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mendukung Anies.

"Pasalnya, KIM beranggotakan 4 Parpol parlemen yang di antaranya Partai Gerindra, PKB, Partai Golkar, dan PAN. Sementara KPP Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS," sambungnya memaparkan.

Karena itu, pengajar ilmu pemerintahan di Unpam Serang itu berpendapat, PDIP kini dalam kondisi penuh kekhawatiran, karena bisa mengulang kejadian Partai Demokrat di Pemilu 2014.

"Jadi PDIP menyadari secara elektoral, sebagai partai penguasa malah ditinggal oleh barisan partai pendukungnya. Fenomena Partai Demokrat terjungkal di 2014 mereka sadari akan menimpa mereka," demikian Efriza menambahkan.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DJP Blokir Rekening 57 Penunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp80 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:08

Rakernas Haji Bahas Dua PR Besar: Kesehatan Jemaah dan Layanan Mina

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:58

MUI: LGBT dan Koruptor Itu Pelanggar HAM Berat!

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:51

Komisi XIII DPR Dukung Prabowo Terbitkan Perpres Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:32

Kondisi Korban Penyekapan Mau Print Membaik, Namun Trauma Masih Membekas

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:13

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Tambang Tanpa AMDAL: Ini Negara Apa?

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:57

Harga Emas Antam Terbang Rp19.000 di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Rp2,67 Juta

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:35

IHSG Sepekan Melemah, Nilai Transaksi Anjlok Hampir 36 Persen

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:33

Skema Modal BPR Lebih Fleksibel, OJK Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:57

Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Terpadu Tangani Kasus Penyekapan Karyawan Mau Print

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:42

Selengkapnya