Berita

Lambang PDI Perjuangan/Net

Politik

Seperti Demokrat, PDIP Bisa Nyungsep di Pemilu 2024

KAMIS, 31 AGUSTUS 2023 | 20:14 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Peluang PDI Perjuangan mempertahankan predikat partai pemenang pemilu diprediksi bakal sulit terjadi.

Menurut analis politik dari Citra Institute, Efriza, PDIP kini dalam kondisi terdesak karena hanya disokong PPP dalam koalisi mendukung Ganjar Pranowo.

"Menjadi miris, bahwa PDIP sebagai partai penguasa malah berada di urutan ketiga dukungan partai yang ada di parlemen, untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (31/8).


Magister ilmu politik lulusan Universitas Nasional (Unas) itu memaparkan, keterpenuhan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) koalisi PDIP dikalahkan koalisi pendukung Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan koalisi pendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024.

"Koalisi PDIP hanya sebesar 23,85 persen saja, teramat jauh dengan gerbong pendukung bakal capres Gerindra sebesar 41,41 persen, dan urutan kedua malah dari barisan oposisi pendukung Anies sebesar 25,03 persen," urai Efriza.

Menurutnya, kekuatan koalisi PDIP yang hanya disokong PPP menjadi kelemahan bagi Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung Prabowo, dan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mendukung Anies.

"Pasalnya, KIM beranggotakan 4 Parpol parlemen yang di antaranya Partai Gerindra, PKB, Partai Golkar, dan PAN. Sementara KPP Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS," sambungnya memaparkan.

Karena itu, pengajar ilmu pemerintahan di Unpam Serang itu berpendapat, PDIP kini dalam kondisi penuh kekhawatiran, karena bisa mengulang kejadian Partai Demokrat di Pemilu 2014.

"Jadi PDIP menyadari secara elektoral, sebagai partai penguasa malah ditinggal oleh barisan partai pendukungnya. Fenomena Partai Demokrat terjungkal di 2014 mereka sadari akan menimpa mereka," demikian Efriza menambahkan.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Tanpa Rompi dan Borgol Saat Ditahan, DPP IMM Minta Kejagung Tak Istimewakan Febrie

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:43

Belum Sebulan IPO, Direktur RANS Tiba-tiba Mundur

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:30

Revitalisasi Pengurus AMPI Perkuat Konsolidasi Organisasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:26

Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong, KPK Geledah Kediaman Kadis PUPR Bengkulu

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:09

Zulhas: Swasembada Pangan Bukan Sekadar Ekonomi, tapi Kehormatan Bangsa

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:07

PDIP Jatim Hadirkan RedTalks, Wadah Masyarakat Sampaikan Aspirasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:54

Sekolah Nasional Terintegrasi: Resep Medis Kuratif Pendidikan dan Kesehatan Anak

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:39

Tak Pakai Borgol dan Rompi, PB PMII: Febrie Adriansyah Cetak Sejarah

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:35

TB Hasanuddin: Jangan Akali Putusan MK dengan Bebani Pelanggan

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:59

Lodewijk: Ancaman Indonesia Kini Bukan Hanya Perang, tapi Ekonomi hingga Iklim

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:49

Selengkapnya