Ketua Front Nelayan Indonesia (FNI) Rusdianto Samawa/ist
Paparan bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan soal demokrasi sehat dalam Diskusi Kebangsaan yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia ((FISIP UI), Selasa (29/8) kemarin, menuai banyak pujian.
Salah satunya datang dari Ketua Front Nelayan Indonesia (FNI) Rusdianto Samawa. Dia begitu mengapresiasi visi Anies untuk merevisi pasal-pasal dalam peraturan perundangan yang menghalangi kebebasan berekspresi.
"Kehadiran Anies Baswedan di UI adalah oase di tengah kegelapan demokrasi saat ini. Semua menganggap rezim sekarang, sangat menakutkan bagi mahasiswa dan aktivis. Anies menjadi salah satu cara keluar dari totalitarianisme menuju demokrasi sehat," kata Rusdianto dalam keterangan tertulisnya yang diterima di
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu malam (30/8).
Rusdianto yang pernah dipenjarakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di tahun 2017 karena kritiknya merasakan betul dampak dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
"Rezim saat ini telah melenceng dalam mendiagnosa sistem demokrasi. Padahal kezaliman itu muncul karena faktor tidak mau menerima kritik. Selama ini da ribuan laporan UU ITE. Bahkan setingkat kepala desa berani melaporkan rakyat yang mengkritik Dana Desa, tentu kades-kades itu mengikuti pola pemimpin di atasnya," jelas Rusdianto.
"UU ITE monster baru dalam iklim demokrasi yang berdampak pada nepotisme dan hipokrit," tambahnya.
Dia berharap Anies Baswedan bisa menjadi cita-cita baru demokrasi Indonesia dalam lanskap perubahan dan perbaikan. Hal itu, sambung dia, menjadi substansi 25 tahun perjalanan Reformasi.
"Jangan terulang lagi, rezim pemerintahan mendatang yang kerjanya menghukum dan zalim terhadap rakyat. Pemimpin Indonesia yang lahir dari gelombang sirkulasi demokrasi harus bisa mendengar kritik dari rakyat," tegasnya.
Rusdianto yang kini juga menjadi caleg Partai Ummat untuk Dapil NTB I itu menyatakan bahwa kritik tak bisa dikatakan sebagai hoaks atau kebencian terhadap pihak yang dikritik atau pemerintah.
"Kritik itu sesuai hati nurani dan kenyataan yang dilihat, fakta realitas. Ke depan, apabila pemimpin masih nepotisme, kolusi, korupsi dan hipokrit, mari sama-sama kita melawan kezaliman itu," tandasnya.
