Berita

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar/Net

Politik

PKB Berpeluang Tinggalkan Koalisi Prabowo Kalau Cak Imin Dapat Konsesi Menguntungkan dari PDIP

RABU, 30 AGUSTUS 2023 | 15:05 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Peluang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) keluar dari koalisi pendukung Prabowo Subianto dinilai terbuka lebar setelah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga mengatakan, terdapat dua kejadian yang membuat posisi PKB dan ketua umumnya Muhaimin Iskandar dikesampingkan Prabowo.

Dia menyebutkan, masuknya Partai Golkar dan PAN ke koalisi pendukung Prabowo membuat perundingan posisi bakal calon wakil presiden (Bacawapres) bukan hanya antara Prabowo dan Cak Imin.


"Tapi juga oleh Airlangga Hartarto (Ketum Partai Golkar) dan Zulkifli Hasan (Ketum PAN)," ujar Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (30/8).

Selain itu, Jamiluddin juga menilai, posisi PKB semakin tersingkir koalisi ketika Prabowo mengubah nama koalisi secara tiba-tiba, yang dilakukan pada momen perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-25 PAN, di Hotel Sultan, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (28/8).

"Jadi, Cak Imin tidak lagi memiliki hak veto yang kuat. Suara Cak Imin tidak lagi menentukan dalam memutuskan Cawapresnya Prabowo," tuturnya.

Maka dari itu, mantan dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta itu meyakini PKB akan cabut dari barisan koalisi Prabowo.

Bahkan, dia melihat kemungkinan PKB ditarik ke dalam koalisi PDI Perjuangan seperti desas desus yang santer belakangan hari ini.

"PKB berpeluang besar akan meninggalkan KIM dan berlabuh ke PDIP. Peluang itu akan semakin terbuka bila PDIP memberikan konsesi politik yang lebih menguntungkan Cak Imin dan PKB," demikian Jamiluddin. 

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya