Berita

Manajer Riset Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus/Net

Politik

Tak Buka Profil Bacaleg, Formappi: KPU Gagal Melayani Pemilih

SELASA, 29 AGUSTUS 2023 | 09:41 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pencermatan dan pendapat masyarakat terhadap daftar calon sementara (DCS) untuk pemilihan legislatif (Pileg) 2024 dinilai belum maksimal.

Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak membuka profil bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) yang memenuhi syarat (MS) masuk ke dalam daftar.

Manajer Riset Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengamati, keterbukaan KPU terkait data bacaleg di dalam DCS, selama masa pencermatan dan tanggapan yang diberikan KPU selama 10 hari, tidak banyak mendapat perhatian.


"KPU mengaku tak banyak mendapatkan masukan dan tanggapan karena KPU berhasil melakukan tindakan preventif dan persuasif. Klaim keberhasilan tindakan persuasif dan preventif KPU ini nampaknya terlalu berlebihan," ujar Lucius kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (29/8).

Dia menjelaskan, langkah KPU membatasi data yang dipublikasikan kepada masyarakat merupakan salah satu faktor penyebab, terutama dalam hal profil bacaleg.

"Minimnya aspek personal caleg yang ditampilkan KPU menggambarkan ketertutupan, sehingga gairah memberitahu KPU jadi hilang karena masyarakat merasa masukan dan tanggapan yang diberikan nantinya juga akan disimpan KPU, atau dijadikan bahan curhatan KPU ke parpol," tuturnya.

Maka dari itu, Lucius menilai KPU tidak berhasil menjalankan prinsip keterbukaan tahapan pelaksanaan Pemilu 2024, sebagai hak konstitusional publik.

"KPU gagal memperlihatkan fungsi mereka yang seharusnya tak hanya melayani parpol semata tetapi juga pemilih," demikian Lucius menambahkan.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya