Berita

Pengunjung perempuan saat berada di Band-e-Amir, Afghanistan/Net

Dunia

Taliban Larang Perempuan Afghanistan Masuk ke Taman Nasional

SENIN, 28 AGUSTUS 2023 | 19:58 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Taliban Afghanistan kembali memberlakukan pembatasan kepada wanita. Kali ini pemerintah sementara itu melarang perempuan mengunjungi taman nasional di negaranya.

Pengumuman tersebut muncul setelah Menteri Urusan Sosial dan Moral Taliban di Afganistan, Mohammad Khalid Hanafi melakukan kunjungan ke Band-e-Amir, sebuah taman populer di pusat Provinsi Bamiyan, baru-baru ini.

Dalam penjelasannya, larangan ini didasarkan pada tuduhan bahwa perempuan tidak mengenakan jilbab dengan benar saat mengunjungi taman nasional, yang menurut Hanafi tidak sesuai dengan nilai-nilai dan etika yang dijunjung tinggi oleh pemerintahan baru.


“Berjalan-jalan bukanlah suatu keharusan bagi perempuan,” kata Hanafi, seraya mengatakan pasukan keamanan akan digunakan untuk mencegah perempuan memasuki taman.

Mengutip VOA News, Senin (28/8), Band-e-Amir telah menjadi tujuan wisata populer di Afganistan. Namun, larangan terbaru ini telah mengundang kecaman dari berbagai pihak, terutama dari kelompok hak asasi perempuan.

Direktur hak-hak perempuan di Human Rights Watch, Heather Barr, menggambarkan kebijakan tersebut sebagai langkah yang semakin membatasi kebebasan perempuan.

"Selangkah demi selangkah, tembik tersebut semakin tertutup bagi perempuan. Taliban tidak hanya merampas hak-hak pendidikan dan pekerjaan perempuan, tetapi juga ingin mengendalikan akses mereka ke tempat-tempat rekreasi dan alam," tegas Barr dalam pernyataannya.

Langkah ini juga telah menambah daftar pembatasan yang telah diberlakukan oleh pemerintahan Taliban terhadap perempuan di Afghanistan. Sebelumnya, Taliban telah melarang anak perempuan untuk melanjutkan pendidikan dan melarang perempuan bekerja di organisasi non-pemerintah lokal maupun internasional.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya