Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Cari Solusi Atasi Masalah Iklim, Kanada Utus Menteri Lingkungan ke China

SENIN, 28 AGUSTUS 2023 | 16:16 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Di tengah hubungan diplomatik yang masih tegang, Kanada mengutus Menteri Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Steven Guilbeault untuk mengunjungi China.  Kunjungan itu membawa misi utama yaitu untuk mengatasi masalah perubahan iklim dan keanekaragaman hayati.

Guilbeault menjadi menteri Kanada pertama yang mengunjungi China dalam empat tahun terakhir.

Ia dijadwalkan menghadiri pertemuan tahunan Dewan Tiongkok untuk Kerja Sama Internasional tentang Lingkungan dan Pembangunan (CCICED), sebuah badan penasihat internasional tingkat tinggi, yang dimulai Senin (28/8) hingga Rabu (30/8) mendatang.


Guilbeault mengatakan dua isu penting yang ingin diangkatnya selama di Beijing adalah pengurangan emisi metana dan target energi terbarukan global, yang sedang dibahas menjelang konferensi perubahan iklim PBB akhir tahun ini.

Ia juga ingin menindaklanjuti hasil yang dicapai pada bagian kedua Konferensi Para Pihak (COP15) Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati (CBD), yang diselenggarakan oleh Kanada dan dipimpin oleh China akhir tahun lalu, menurut Reuters.

Para ahli berpendapat bahwa kunjungan Guilbeault dapat dilihat sebagai peluang untuk meredakan ketegangan hubungan Tiongkok-Kanada, karena kerja sama iklim selalu menjadi jendela untuk menghilangkan ideologi kerja sama antara China dan Barat, dan hal ini kemudian dapat meluas ke bidang lain.

"China dan Kanada adalah penandatangan Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim dan telah membuat komitmen untuk mengurangi emisi karbon," kata Ma Jun, direktur Institut Urusan Publik dan Lingkungan yang berbasis di Beijing, seperti dikutip dari Global Times, Senin (28/8).

“Sebagai negara-negara besar dalam rantai energi tradisional, kedua negara memiliki banyak prospek kerja sama di bidang transformasi energi,” ujarnya.

“Kedua negara juga dapat lebih memperkuat kerja sama dalam inovasi teknologi energi terbarukan," lanjut Ma.

Ma mengatakan, Kanada sedang mengalami kebakaran hutan yang luas, sebuah bencana alam yang mengakibatkan emisi karbon berlebih secara signifikan.

"Hal ini semakin menekankan pentingnya respons global bersama terhadap isu-isu iklim," ujarnya.

Xia Guohan, pendiri dan direktur Institut Strategi Zonghengce dan Peneliti di lembaga think tank Charhar Institute ikut berkomentar.

"Mempertahankan pasar karbon global dapat menjadi bidang kerja sama potensial lainnya," kata Xia.

Xia menekankan bahwa kunjungan Guilbeault ke Tiongkok di tengah ketegangan yang berkepanjangan merupakan sinyal perdamaian antara kedua belah pihak.

“Memerangi perubahan iklim adalah salah satu bidang utama di mana Tiongkok dan Barat secara umum mampu melakukan deideologisasi dan mencapai kerja sama, dan jendela kerja sama selalu terbuka,” katanya.

China menyambut kunjungan utusan iklim AS John Kerry pada awal Juli 2023. Negara-negara besar lainnya termasuk Perancis dan Jerman juga baru-baru ini mengirimkan perwakilan iklim ke Tiongkok.

“Kerja sama iklim dapat menjadi pintu untuk meningkatkan hubungan bilateral,” kata Xia. “Jika kesepakatan kerja sama yang relevan dapat dicapai, maka wajar saja hal ini dapat dijadikan peluang untuk meningkatkan kerja sama dan memperluasnya ke bidang lain.”

Namun, beberapa pengamat tetap skeptis bahwa kunjungan Guilbeault ke China akan menghasilkan banyak kerja sama yang substantif, mengingat terbatasnya kemampuan Kanada untuk mengurangi emisi.

"Jika menteri Kanada menuntut agar Tiongkok mempercepat target puncak karbon dan netralitas karbon dengan nada merendahkan, hasilnya bisa menjadi kontraproduktif," kata Xia.

Hubungan China-Kanada memburuk pada tahun 2018 ketika pemerintah Kanada menangkap Meng Wanzhou dari Huawei atas permintaan pemerintah AS ketika dia sedang transit penerbangan di Vancouver. Hubungan bilateral belum pulih sejak saat itu.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

BRI Catat 6.022 Debitur KUR di Pangkalpinang, Didominasi Petani Sawit

Senin, 29 Juni 2026 | 22:23

Mengenal Emission Trade System

Senin, 29 Juni 2026 | 22:06

KPK Perpanjang Penahanan ASN BPK Sumsel Titin Rita Lestari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:52

DPR Minta Polisi Segera Penjarakan Penganiaya Caddy di Tangerang

Senin, 29 Juni 2026 | 21:36

Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Perkuat Resiliensi Media demi Pembangunan Papua

Senin, 29 Juni 2026 | 21:34

Ahmad Muzani Bicara Potensi Wisata Religi Saat Temui Ketua MPR Uzbekistan

Senin, 29 Juni 2026 | 21:32

Bupati Muara Enim Edison Masih Nginep di Rutan KPK dalam 40 Hari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:14

DMO dan RKAB Harus jadi Prioritas Amankan Pasokan Batu Bara

Senin, 29 Juni 2026 | 20:44

Hampir Rampung, Sekolah Rakyat Kementerian PU di Bekasi Usung Gentengisasi

Senin, 29 Juni 2026 | 20:36

Brasil vs Jepang: Duel Raksasa di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Senin, 29 Juni 2026 | 20:28

Selengkapnya