Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Cari Solusi Atasi Masalah Iklim, Kanada Utus Menteri Lingkungan ke China

SENIN, 28 AGUSTUS 2023 | 16:16 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Di tengah hubungan diplomatik yang masih tegang, Kanada mengutus Menteri Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Steven Guilbeault untuk mengunjungi China.  Kunjungan itu membawa misi utama yaitu untuk mengatasi masalah perubahan iklim dan keanekaragaman hayati.

Guilbeault menjadi menteri Kanada pertama yang mengunjungi China dalam empat tahun terakhir.

Ia dijadwalkan menghadiri pertemuan tahunan Dewan Tiongkok untuk Kerja Sama Internasional tentang Lingkungan dan Pembangunan (CCICED), sebuah badan penasihat internasional tingkat tinggi, yang dimulai Senin (28/8) hingga Rabu (30/8) mendatang.


Guilbeault mengatakan dua isu penting yang ingin diangkatnya selama di Beijing adalah pengurangan emisi metana dan target energi terbarukan global, yang sedang dibahas menjelang konferensi perubahan iklim PBB akhir tahun ini.

Ia juga ingin menindaklanjuti hasil yang dicapai pada bagian kedua Konferensi Para Pihak (COP15) Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati (CBD), yang diselenggarakan oleh Kanada dan dipimpin oleh China akhir tahun lalu, menurut Reuters.

Para ahli berpendapat bahwa kunjungan Guilbeault dapat dilihat sebagai peluang untuk meredakan ketegangan hubungan Tiongkok-Kanada, karena kerja sama iklim selalu menjadi jendela untuk menghilangkan ideologi kerja sama antara China dan Barat, dan hal ini kemudian dapat meluas ke bidang lain.

"China dan Kanada adalah penandatangan Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim dan telah membuat komitmen untuk mengurangi emisi karbon," kata Ma Jun, direktur Institut Urusan Publik dan Lingkungan yang berbasis di Beijing, seperti dikutip dari Global Times, Senin (28/8).

“Sebagai negara-negara besar dalam rantai energi tradisional, kedua negara memiliki banyak prospek kerja sama di bidang transformasi energi,” ujarnya.

“Kedua negara juga dapat lebih memperkuat kerja sama dalam inovasi teknologi energi terbarukan," lanjut Ma.

Ma mengatakan, Kanada sedang mengalami kebakaran hutan yang luas, sebuah bencana alam yang mengakibatkan emisi karbon berlebih secara signifikan.

"Hal ini semakin menekankan pentingnya respons global bersama terhadap isu-isu iklim," ujarnya.

Xia Guohan, pendiri dan direktur Institut Strategi Zonghengce dan Peneliti di lembaga think tank Charhar Institute ikut berkomentar.

"Mempertahankan pasar karbon global dapat menjadi bidang kerja sama potensial lainnya," kata Xia.

Xia menekankan bahwa kunjungan Guilbeault ke Tiongkok di tengah ketegangan yang berkepanjangan merupakan sinyal perdamaian antara kedua belah pihak.

“Memerangi perubahan iklim adalah salah satu bidang utama di mana Tiongkok dan Barat secara umum mampu melakukan deideologisasi dan mencapai kerja sama, dan jendela kerja sama selalu terbuka,” katanya.

China menyambut kunjungan utusan iklim AS John Kerry pada awal Juli 2023. Negara-negara besar lainnya termasuk Perancis dan Jerman juga baru-baru ini mengirimkan perwakilan iklim ke Tiongkok.

“Kerja sama iklim dapat menjadi pintu untuk meningkatkan hubungan bilateral,” kata Xia. “Jika kesepakatan kerja sama yang relevan dapat dicapai, maka wajar saja hal ini dapat dijadikan peluang untuk meningkatkan kerja sama dan memperluasnya ke bidang lain.”

Namun, beberapa pengamat tetap skeptis bahwa kunjungan Guilbeault ke China akan menghasilkan banyak kerja sama yang substantif, mengingat terbatasnya kemampuan Kanada untuk mengurangi emisi.

"Jika menteri Kanada menuntut agar Tiongkok mempercepat target puncak karbon dan netralitas karbon dengan nada merendahkan, hasilnya bisa menjadi kontraproduktif," kata Xia.

Hubungan China-Kanada memburuk pada tahun 2018 ketika pemerintah Kanada menangkap Meng Wanzhou dari Huawei atas permintaan pemerintah AS ketika dia sedang transit penerbangan di Vancouver. Hubungan bilateral belum pulih sejak saat itu.

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Modal Asing Keluar Rp7,71 Triliun, BI Catat Tekanan di SBN pada Pertengahan Januari 2026

Jumat, 16 Januari 2026 | 08:05

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi Enam Pekan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:56

Kejauhan Mengaitkan Isu Ijazah Jokowi dengan SBY–AHY

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:48

RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Menyandera Lawan Politik

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:40

Jenazah 32 Tentara Kuba Korban Serangan AS di Venezuela Dipulangkan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:33

Bursa Eropa: Efek Demam AI Sektor Teknologi Capai Level Tertinggi

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:16

Emas Tak Lagi Memanas, Tertekan Data Tenaga Kerja AS dan Sikap Moderat Trump

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:06

Wajah Ideal Desa 2045

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:50

TPU Tegal Alur Tak Tersangkut Lahan Bersengketa

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:23

Kemenkes Siapkan Rp1,2 Triliun untuk Robotik Medis

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:04

Selengkapnya