Pemerintah militer Niger memutus pasokan air dan listrik ke Kedutaan Besar Perancis di ibu kota Niamey dan tidak mengizinkan pengiriman makanan ke kedutaan tersebut.
Menurut laporan yang beredar di media sosial, seperti yang dikutip Anadolu Agency, Senin (28/8), tindakan serupa juga telah diambil untuk konsulat Prancis di Zinder.
"Presiden Komite Dukungan Nasional untuk Dewan Nasional Perlindungan Negara (CNSP), Elh Issa Hassoumi Boureima, telah mengeluarkan permintaan kepada semua mitra Prancis di Niger untuk menghentikan penyediaan air dan listrik serta menahan pengiriman produk makanan," tulis laporan tersebut.
Tidak hanya itu, laporan tersebut juga menambahkan bahwa setiap pihak yang terus memberikan bantuan kepada Prancis dalam penyediaan barang dan jasa akan dianggap sebagai "musuh rakyat yang berdaulat".
Laporan pemutusan pasokan itu muncul setelah berakhirnya batas waktu dua hari yang diberikan junta Niger kepada duta besar Prancis untuk meninggalkan negara ini, sebagai upaya untuk menunjukkan kedaulatan nasional dan menentang campur tangan asing, terutama dari Prancis.
Batas waktu tersebut datang di tengah meningkatnya ketegangan sejak intervensi militer yang dipimpin oleh Jenderal Abdourahamane Tchiani pada 26 Juli lalu, yang menggulingkan Presiden terpilih Mohamed Bazoum.
Pada awal bulan ini, Prancis juga telah meluncurkan operasi untuk mengungsikan warganya dan warga negara lainnya dari Niamey sebagai tanggapan terhadap situasi yang terus memburuk di Niger.
