Berita

Gubernur bank Sentral Lebanon, Wassim Mansour/Net

Dunia

Bank Sentral Lebanon Tolak Cetak Uang Banyak untuk Tutupi Defisit Anggaran Pemerintah

SABTU, 26 AGUSTUS 2023 | 12:45 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Dalam upaya restrukturisasi perekonomian Lebanon, Bank Sentral dengan tegas menolak permintaan pemerintah untuk mencetak lebih banyak uang dan menutup defisit anggaran.

Hal itu disampaikan oleh Gubernur Bank Sentral Lebanon Wassim Mansour dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari Associated Press pada Sabtu (26/8).

Mansour menegaskan bahwa untuk mencapai reformasi ekonomi Lebanon, diperlukan kerjasama dari pemerintah dan parlemen. Oleh karena itu, Bank Sentral menolak untuk memberikan pinjaman apa pun kepada pemerintah karena akan semakin melemahkan perekonomian mereka.


"Bank sentral tidak akan menutupi defisit dengan memberikan pinjaman kepada pemerintah, baik dalam dolar maupun pound Lebanon,” tegas Mansour.

Dia juga memperingatkan, tanpa adanya upaya untuk memprioritaskan reformasi ekonomi, maka itu meningkatkan risiko keruntuhan negara dan hanya menambah kerugian finansial.

“Menunda reformasi berisiko mengisolasi negara ini dari sistem keuangan global. Bank Sentral tidak dapat menjaga stabilitas moneter tanpa kerja sama dari pemerintah dan parlemen," ujarnya.

Rancangan anggaran untuk tahun 2023 yang baru disetujui oleh pemerintah minggu lalu, mengalami defisit sebesar 24 persen, atau 46 triliun pound Lebanon (Rp 46,8 triliun).

Lebanon sedang berjuang melawan salah satu krisis ekonomi terburuk dalam sejarah modern, yang mana mata uang lokal kehilangan sekitar 98 persen nilainya terhadap dolar AS di pasar paralel.

Pada Jumat (25/8), dolar diperdagangkan pada sekitar 89.600 pound Lebanon atau Rp 91.000.

Lebanon mencapai kesepakatan tingkat staf dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk dana talangan sebesar 3 miliar dolar AS (Rp 45,8 triliun) pada musim semi lalu, namun gagal menerapkan sebagian besar persyaratan yang ditetapkan untuk mengamankan pendanaan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya