Berita

Gubernur bank Sentral Lebanon, Wassim Mansour/Net

Dunia

Bank Sentral Lebanon Tolak Cetak Uang Banyak untuk Tutupi Defisit Anggaran Pemerintah

SABTU, 26 AGUSTUS 2023 | 12:45 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Dalam upaya restrukturisasi perekonomian Lebanon, Bank Sentral dengan tegas menolak permintaan pemerintah untuk mencetak lebih banyak uang dan menutup defisit anggaran.

Hal itu disampaikan oleh Gubernur Bank Sentral Lebanon Wassim Mansour dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari Associated Press pada Sabtu (26/8).

Mansour menegaskan bahwa untuk mencapai reformasi ekonomi Lebanon, diperlukan kerjasama dari pemerintah dan parlemen. Oleh karena itu, Bank Sentral menolak untuk memberikan pinjaman apa pun kepada pemerintah karena akan semakin melemahkan perekonomian mereka.


"Bank sentral tidak akan menutupi defisit dengan memberikan pinjaman kepada pemerintah, baik dalam dolar maupun pound Lebanon,” tegas Mansour.

Dia juga memperingatkan, tanpa adanya upaya untuk memprioritaskan reformasi ekonomi, maka itu meningkatkan risiko keruntuhan negara dan hanya menambah kerugian finansial.

“Menunda reformasi berisiko mengisolasi negara ini dari sistem keuangan global. Bank Sentral tidak dapat menjaga stabilitas moneter tanpa kerja sama dari pemerintah dan parlemen," ujarnya.

Rancangan anggaran untuk tahun 2023 yang baru disetujui oleh pemerintah minggu lalu, mengalami defisit sebesar 24 persen, atau 46 triliun pound Lebanon (Rp 46,8 triliun).

Lebanon sedang berjuang melawan salah satu krisis ekonomi terburuk dalam sejarah modern, yang mana mata uang lokal kehilangan sekitar 98 persen nilainya terhadap dolar AS di pasar paralel.

Pada Jumat (25/8), dolar diperdagangkan pada sekitar 89.600 pound Lebanon atau Rp 91.000.

Lebanon mencapai kesepakatan tingkat staf dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk dana talangan sebesar 3 miliar dolar AS (Rp 45,8 triliun) pada musim semi lalu, namun gagal menerapkan sebagian besar persyaratan yang ditetapkan untuk mengamankan pendanaan.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya