Gubernur bank Sentral Lebanon, Wassim Mansour/Net
Dalam upaya restrukturisasi perekonomian Lebanon, Bank Sentral dengan tegas menolak permintaan pemerintah untuk mencetak lebih banyak uang dan menutup defisit anggaran.
Hal itu disampaikan oleh Gubernur Bank Sentral Lebanon Wassim Mansour dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari Associated Press pada Sabtu (26/8).
Mansour menegaskan bahwa untuk mencapai reformasi ekonomi Lebanon, diperlukan kerjasama dari pemerintah dan parlemen. Oleh karena itu, Bank Sentral menolak untuk memberikan pinjaman apa pun kepada pemerintah karena akan semakin melemahkan perekonomian mereka.
"Bank sentral tidak akan menutupi defisit dengan memberikan pinjaman kepada pemerintah, baik dalam dolar maupun pound Lebanon,” tegas Mansour.
Dia juga memperingatkan, tanpa adanya upaya untuk memprioritaskan reformasi ekonomi, maka itu meningkatkan risiko keruntuhan negara dan hanya menambah kerugian finansial.
“Menunda reformasi berisiko mengisolasi negara ini dari sistem keuangan global. Bank Sentral tidak dapat menjaga stabilitas moneter tanpa kerja sama dari pemerintah dan parlemen," ujarnya.
Rancangan anggaran untuk tahun 2023 yang baru disetujui oleh pemerintah minggu lalu, mengalami defisit sebesar 24 persen, atau 46 triliun pound Lebanon (Rp 46,8 triliun).
Lebanon sedang berjuang melawan salah satu krisis ekonomi terburuk dalam sejarah modern, yang mana mata uang lokal kehilangan sekitar 98 persen nilainya terhadap dolar AS di pasar paralel.
Pada Jumat (25/8), dolar diperdagangkan pada sekitar 89.600 pound Lebanon atau Rp 91.000.
Lebanon mencapai kesepakatan tingkat staf dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk dana talangan sebesar 3 miliar dolar AS (Rp 45,8 triliun) pada musim semi lalu, namun gagal menerapkan sebagian besar persyaratan yang ditetapkan untuk mengamankan pendanaan.
