Berita

Politikus PDI Perjuangan, Effendi Simbolon/RMOL

Politik

Pertanyakan Tujuan Presiden Jokowi Hadiri KTT BRICS, Politikus PDIP Minta Penjelasan Menlu

KAMIS, 24 AGUSTUS 2023 | 20:21 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi diminta untuk menjelaskan maksud dari kehadiran Presiden Joko Widodo di KTT BRICS di Johannesburg, Afrika Selatan.

Seperti disampaikan politikus PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, Indonesia baru saja menjadi tuan rumah Presidensi G20, dan sekarang masih Presidensi dari ASEAN. Bahkan pada 3 september mendatang ada ASEAN Summit Meeting dengan negara G7.

Maka seharusnya Presiden Jokowi tidak perlu menghadiri acara ktt BRICS di tengah memanasnya suasana secara diametral, antara kekuatan yang ada di dalam ricks maupun di luar BRICS.


“Tentu NATO, Uni Eropa, ada Jepang, ada Korea Selatan, kemudian negara ASEAN, mostly negara ASEAN itu mengikuti pola itu,” kata Effendi Simbolon di Gedung Nusantara I, Komplek Senayan, Kamis (24/8).

Effendi menambahkan, Indonesia perlu mempertimbangkan secara matang jika harus menjadi tamu undangan acara internasional agar tidak menyinggung negara lain yang saat ini tengah terlibat konflik.

“Pertanyaan kita apakah sudah diperhitungkan betul, sementara antara manfaat mudharatnya berisiko. Sama seperti contoh kecil saja, ketika kita ingin membeli Sukhoi, apakah terealisasi? Baru satu hal itu. Sukhoi yang kita bilang, kita negara independen, negara bebas aktif, tapi kita membeli suatu barang saja tidak bisa,” ujarnya.

“Belum lagi dihitung soal kalahnya kita di semua peradilan di Eropa, yang masalah hilirisasi, masalah CPO,” imbuhnya.

Effendi khawatir nasib Indonesia sama seperti negara-negara konflik yang sampai saat ini tidak mampu memperjuangkan kemerdekaannya, juga permasalahan ekonomi negara bakal dikoyak negara lain.

“Kenapa politik kita, tidak soft diplomacy. Saya bertanya ke Mbak Retno, kenapa politik kita seperti bukan di Indonesia? Kok seperti kita memposisikan kita menantang gitu ya? Apakah sudah cukup kuat kita? Berada seperti Irak at the time, berada pada Turki pada waktunya, berada pada Korea Utara seperti 10 tahun lalu, apakah seperti itu kita? Apakah enggak seperti good guys saja kita? Apa plus minusnya ini perlu dijelaskan oleh Retno,” tegasnya.

Effendi berharap agar pemerintah menjelaskan secara terang benderang, maksud dan tujuan hadiri KTT BRICS tersebut.

“Ya syukur-syukur dijelaskan oleh presiden, sepulang dari sana, bisa kan. Di pesawat dijelaskan, 'kehadiran saya ada di KTT BRICS dalam misi ini, ini, ini, kehadiran saya sebagai tamu undangan, dalam kepentingan apa? dan kepentingan apa yang sudah kita capai?' Agar kita tahu, karena the next president harus melanjutkan ini,” tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya