Berita

Kepala Bantuan PBB, Martin Griffiths/Net

Dunia

Kunjungan Kepala Bantuan PBB Dikritik Kelompok Sipil Myanmar

RABU, 23 AGUSTUS 2023 | 17:26 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kunjungan terbaru Kepala Bantuan PBB, Martin Griffiths, ke Myanmar mendapat kritikan keras dari ratusan kelompok masyarakat sipil di negara itu.

Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh 514 kelompok masyarakat sipil, yang dikumpulkan oleh Progressive Voice, kunjungan Griffiths dianggap tidak memberikan kemajuan yang signifikan dalam upaya melanjutkan bantuan kemanusiaan ke negara itu.

Kunjungan tersebut justru dianggap telah memberikan legitimasi kepada para pemimpin kudeta yang selama ini dianggap telah menghalangi bantuan ke ratusan ribu masyarakat Myanmar yang membutuhkan.


Seperti dikutip Aljazeera, Rabu (23/8), kritikan tersebut datang setelah kepala bantuan PBB itu melakukan perjalanan selama tiga hari pada pekan lalu ke Myanmar. Griffiths terlihat berjabat tangan dengan kepala junta militer Jenderal Min Aung Hlaing, di halaman Global New Light of Myanmar yang dikelola negara, yang memicu spekulasi luas.

Menurut ratusan kelompok sipil tersebut, PBB seharusnya memutuskan hubungannya dengan pemimpin kudeta dan tidak berkolaborasi dengan junta militer, yang selama ini telah menghalangi bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar.

"Seharusnya Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) dan lembaga kemanusiaan PBB lainnya memutuskan hubungan dengan junta kriminal ilegal yang telah mempersenjatai bantuan dan merupakan akar penyebab penderitaan manusia di Myanmar,” kata kelompok masyarakat sipil tersebut.

Lebih lanjut kelompok itu meminta agar PBB bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain di negaranya, seperti Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) dan kelompok etnis, yang mereka yakini memiliki akses dan kepercayaan dari masyarakat untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan.

Sejak militer Myanmar merebut kekuasaan pada 2021 lalu, negara itu telah terjerumus ke dalam krisis kemanusiaan dan konflik berkepanjangan yang semakin dalam, yang disebabkan oleh tindakan keras dari junta militer, yang kerap menghalangi masuknya bantuan dari organisasi internasional.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Asta Cita Tanpa Konsistensi akan Timbul Moral Hazard

Senin, 08 Juni 2026 | 05:48

Pameran ‘Aku Arek Suroboyo’ Ramaikan Peringatan Bulan Bung Karno

Senin, 08 Juni 2026 | 05:24

GP Ansor Jakbar Gelar Diklatsar Tanggapi Sebutan ‘Gotham City’

Senin, 08 Juni 2026 | 04:59

Pernyataan Purbaya dan Djaka Saling Menguatkan dalam Kasus Tiffany & Co

Senin, 08 Juni 2026 | 04:46

Perkuat KDKMP

Senin, 08 Juni 2026 | 04:26

Purbaya Tidak Punya Backup Politik untuk Jalankan Misi Presiden

Senin, 08 Juni 2026 | 03:57

Jangan Kasih Tempat untuk Boti di Negeri Ini!

Senin, 08 Juni 2026 | 03:37

BEI Jabar Gencarkan Literasi Pasar Modal ke Kampus hingga SD

Senin, 08 Juni 2026 | 03:17

Menanti Hasil Uji Fundamental Perekonomian Indonesia

Senin, 08 Juni 2026 | 02:59

IPB University Raih Juara Umum Program Mahasiswa Berdampak Kemendiktisaintek

Senin, 08 Juni 2026 | 02:50

Selengkapnya