Berita

Kepala Bantuan PBB, Martin Griffiths/Net

Dunia

Kunjungan Kepala Bantuan PBB Dikritik Kelompok Sipil Myanmar

RABU, 23 AGUSTUS 2023 | 17:26 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kunjungan terbaru Kepala Bantuan PBB, Martin Griffiths, ke Myanmar mendapat kritikan keras dari ratusan kelompok masyarakat sipil di negara itu.

Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh 514 kelompok masyarakat sipil, yang dikumpulkan oleh Progressive Voice, kunjungan Griffiths dianggap tidak memberikan kemajuan yang signifikan dalam upaya melanjutkan bantuan kemanusiaan ke negara itu.

Kunjungan tersebut justru dianggap telah memberikan legitimasi kepada para pemimpin kudeta yang selama ini dianggap telah menghalangi bantuan ke ratusan ribu masyarakat Myanmar yang membutuhkan.


Seperti dikutip Aljazeera, Rabu (23/8), kritikan tersebut datang setelah kepala bantuan PBB itu melakukan perjalanan selama tiga hari pada pekan lalu ke Myanmar. Griffiths terlihat berjabat tangan dengan kepala junta militer Jenderal Min Aung Hlaing, di halaman Global New Light of Myanmar yang dikelola negara, yang memicu spekulasi luas.

Menurut ratusan kelompok sipil tersebut, PBB seharusnya memutuskan hubungannya dengan pemimpin kudeta dan tidak berkolaborasi dengan junta militer, yang selama ini telah menghalangi bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar.

"Seharusnya Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) dan lembaga kemanusiaan PBB lainnya memutuskan hubungan dengan junta kriminal ilegal yang telah mempersenjatai bantuan dan merupakan akar penyebab penderitaan manusia di Myanmar,” kata kelompok masyarakat sipil tersebut.

Lebih lanjut kelompok itu meminta agar PBB bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain di negaranya, seperti Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) dan kelompok etnis, yang mereka yakini memiliki akses dan kepercayaan dari masyarakat untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan.

Sejak militer Myanmar merebut kekuasaan pada 2021 lalu, negara itu telah terjerumus ke dalam krisis kemanusiaan dan konflik berkepanjangan yang semakin dalam, yang disebabkan oleh tindakan keras dari junta militer, yang kerap menghalangi masuknya bantuan dari organisasi internasional.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya