Berita

Kepala Bantuan PBB, Martin Griffiths/Net

Dunia

Kunjungan Kepala Bantuan PBB Dikritik Kelompok Sipil Myanmar

RABU, 23 AGUSTUS 2023 | 17:26 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kunjungan terbaru Kepala Bantuan PBB, Martin Griffiths, ke Myanmar mendapat kritikan keras dari ratusan kelompok masyarakat sipil di negara itu.

Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh 514 kelompok masyarakat sipil, yang dikumpulkan oleh Progressive Voice, kunjungan Griffiths dianggap tidak memberikan kemajuan yang signifikan dalam upaya melanjutkan bantuan kemanusiaan ke negara itu.

Kunjungan tersebut justru dianggap telah memberikan legitimasi kepada para pemimpin kudeta yang selama ini dianggap telah menghalangi bantuan ke ratusan ribu masyarakat Myanmar yang membutuhkan.


Seperti dikutip Aljazeera, Rabu (23/8), kritikan tersebut datang setelah kepala bantuan PBB itu melakukan perjalanan selama tiga hari pada pekan lalu ke Myanmar. Griffiths terlihat berjabat tangan dengan kepala junta militer Jenderal Min Aung Hlaing, di halaman Global New Light of Myanmar yang dikelola negara, yang memicu spekulasi luas.

Menurut ratusan kelompok sipil tersebut, PBB seharusnya memutuskan hubungannya dengan pemimpin kudeta dan tidak berkolaborasi dengan junta militer, yang selama ini telah menghalangi bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar.

"Seharusnya Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) dan lembaga kemanusiaan PBB lainnya memutuskan hubungan dengan junta kriminal ilegal yang telah mempersenjatai bantuan dan merupakan akar penyebab penderitaan manusia di Myanmar,” kata kelompok masyarakat sipil tersebut.

Lebih lanjut kelompok itu meminta agar PBB bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain di negaranya, seperti Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) dan kelompok etnis, yang mereka yakini memiliki akses dan kepercayaan dari masyarakat untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan.

Sejak militer Myanmar merebut kekuasaan pada 2021 lalu, negara itu telah terjerumus ke dalam krisis kemanusiaan dan konflik berkepanjangan yang semakin dalam, yang disebabkan oleh tindakan keras dari junta militer, yang kerap menghalangi masuknya bantuan dari organisasi internasional.

Populer

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Penegakan Hukum Sengketa Perubahan Legalitas Soksi Tak Boleh Tebang Pilih

Senin, 18 Mei 2026 | 00:23

MUI Lega Sidang Isbat Iduladha Tak Munculkan Perbedaan

Senin, 18 Mei 2026 | 00:04

Rombongan Trump Buang Semua Barang China, Pengamat: Perang Intelijen Masuk Level Paranoia Strategis

Minggu, 17 Mei 2026 | 23:34

GEM Kembangkan Ekosistem Industri Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

Minggu, 17 Mei 2026 | 23:13

Data Besar, Nasib Berceceran

Minggu, 17 Mei 2026 | 23:00

Bobotoh Penuhi Jalanan Kota Bandung, Otw Hattrick Juara!

Minggu, 17 Mei 2026 | 22:40

Relawan: Maksud Prabowo Soal Warga Desa Tak Pakai Dolar Baik

Minggu, 17 Mei 2026 | 22:12

Bagaimana Nasib Jakarta Setelah Putusan MK?

Minggu, 17 Mei 2026 | 21:44

Teguh Santosa: Indonesia Tidak Bisa Berharap pada Kebaikan Negara Lain

Minggu, 17 Mei 2026 | 21:00

BNI: Kemenangan Leo-Daniel Hadiah Istimewa untuk Rakyat Indonesia

Minggu, 17 Mei 2026 | 20:41

Selengkapnya