Berita

Kepala Bantuan PBB, Martin Griffiths/Net

Global

Kunjungan Kepala Bantuan PBB Dikritik Kelompok Sipil Myanmar

RABU, 23 AGUSTUS 2023 | 17:26 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kunjungan terbaru Kepala Bantuan PBB, Martin Griffiths, ke Myanmar mendapat kritikan keras dari ratusan kelompok masyarakat sipil di negara itu.

Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh 514 kelompok masyarakat sipil, yang dikumpulkan oleh Progressive Voice, kunjungan Griffiths dianggap tidak memberikan kemajuan yang signifikan dalam upaya melanjutkan bantuan kemanusiaan ke negara itu.

Kunjungan tersebut justru dianggap telah memberikan legitimasi kepada para pemimpin kudeta yang selama ini dianggap telah menghalangi bantuan ke ratusan ribu masyarakat Myanmar yang membutuhkan.


Seperti dikutip Aljazeera, Rabu (23/8), kritikan tersebut datang setelah kepala bantuan PBB itu melakukan perjalanan selama tiga hari pada pekan lalu ke Myanmar. Griffiths terlihat berjabat tangan dengan kepala junta militer Jenderal Min Aung Hlaing, di halaman Global New Light of Myanmar yang dikelola negara, yang memicu spekulasi luas.

Menurut ratusan kelompok sipil tersebut, PBB seharusnya memutuskan hubungannya dengan pemimpin kudeta dan tidak berkolaborasi dengan junta militer, yang selama ini telah menghalangi bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar.

"Seharusnya Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) dan lembaga kemanusiaan PBB lainnya memutuskan hubungan dengan junta kriminal ilegal yang telah mempersenjatai bantuan dan merupakan akar penyebab penderitaan manusia di Myanmar,” kata kelompok masyarakat sipil tersebut.

Lebih lanjut kelompok itu meminta agar PBB bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain di negaranya, seperti Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) dan kelompok etnis, yang mereka yakini memiliki akses dan kepercayaan dari masyarakat untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan.

Sejak militer Myanmar merebut kekuasaan pada 2021 lalu, negara itu telah terjerumus ke dalam krisis kemanusiaan dan konflik berkepanjangan yang semakin dalam, yang disebabkan oleh tindakan keras dari junta militer, yang kerap menghalangi masuknya bantuan dari organisasi internasional.

Populer

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

UPDATE

Pernah Puji LSP Kapolri Terbaik, Habiburokhman Ungkap Istilah ‘Perkalian Nol’

Minggu, 08 November 2026 | 04:30

Penahanan LSP Jadi Pukulan Berat bagi Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 04:18

Pengamat Puji Ketenangan Jokowi saat Tunjukkan Ijazah di Persidangan

Minggu, 08 November 2026 | 04:00

Ziarah ke Makam Bung Karno, Sekjen PDIP: Kekuasaan itu untuk Rakyat

Minggu, 08 November 2026 | 03:32

Penyadapan Prabowo Mustahil Bukan untuk Tujuan Makar

Minggu, 08 November 2026 | 03:19

Kolaborasi PAM Jaya dan Pemkot Jaktim Hadirkan Sarana Tinju di Kampung Melayu

Minggu, 08 November 2026 | 03:00

Wapres Gibran Tidak Lagi Memiliki Legitimasi sebagai Pemimpin

Minggu, 08 November 2026 | 02:32

Ada Aroma Kuat Makar di Balik Penyadapan terhadap Prabowo

Minggu, 08 November 2026 | 02:22

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Wapres Gibran Wajib Menghormati Putusan MA

Minggu, 08 November 2026 | 01:43

Selengkapnya