Berita

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri/Ist

Politik

Megawati Harus Pecat Kader PDIP yang Mbalelo, Termasuk Presiden Jokowi

RABU, 23 AGUSTUS 2023 | 12:38 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri diminta untuk tegas terhadap kadernya yang membangkang dengan tidak mendukung penuh pencapresan Ganjar Pranowo. Salah satunya dengan memecat Presiden Joko Widodo dan keluarganya.

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan pembangkangan sejumlah kader PDIP yang mendukung bakal calon presiden (Bacapres) selain yang ditetapkan Megawati dan PDIP seharusnya sudah mendapatkan sanksi tegas dari partai.

"Termasuk Jokowi yang selama ini telah diasuh dan dibesarkan oleh Megawati dan PDIP. Memberikan dukungan kepada Capres lain dari PDIP adalah pelanggaran AD/ART partai dan pengkhianatan yang nyata terhadap partai dan Megawati. Jadi harus ada sanksi yang tegas, termasuk pemecatan," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (23/8).


Menurut Muslim, Presiden Jokowi yang sudah dibesarkan sejak masih di Solo sebagai wali kota, lalu berlanjut di DKI Jakarta sebagai Gubernur, dan menjadi Presiden dua periode itu dianggap seperti Malin Kundang karena saat ini membangkang terhadap arahan Megawati dan PDIP.

"Jokowi tidak menjadi ketauladanan, bukan kader dan pemimpin yang patut diteladani termasuk kader-kader yang lompat pagar seperti Budiman Sudjatmiko, Effendi Simbolon dll. Jadi Megawati harus tegas," kata Muslim.

Sikap tegas dari Megawati dengan memecat kadernya yang membangkang kata Muslim, merupakan tindakan untuk menjaga wibawa dan kehormatan yang diremehkan dan dihina.

"Jika Megawati tidak menindak tegas terhadap kadernya yang mbalelo termasuk Jokowi, Megawati dianggap tidak berwibawa, bahkan bisa dianggap takut terhadap Jokowi dkk. Soeharto saja bisa dilawan, masa sama Jokowi takut?" pungkas Muslim.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya