Gubernur Papua nonaktif, Lukas Enembe/RMOL
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Gubernur Papua nonaktif, Lukas Enembe (LE) membeli jet pribadi dalam rangka pencucian uang.
Hal itu merupakan salah satu materi yang didalami tim penyidik saat memeriksa saksi kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU Lukas Enembe.
Seorang saksi yang telah diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Selasa (22/8), yakni Abdul Gopur selaku karyawan swasta.
"Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain dugaan pembelian jet pribadi oleh tersangka LE," ujar Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, Rabu siang (23/8).
Selain statusnya masih menjadi tersangka TPPU, Lukas juga seorang terdakwa kasus suap dan gratifikasi pekerjaan proyek infrastruktur di Provinsi Papua.
Dalam perkara itu, Lukas didakwa menerima hadiah senilai Rp45,8 miliar bersama Kepala Dinas PU Pemprov Papua tahun 2013-2017, Mikael Kambuaya dan Kepala Dinas PUPR Pemprov Papua tahun 2018-2021, Gerius One Yoman.
Uang tersebut diterima dari Piton Enumbi selaku Direktur sekaligus pemilik PT Melonesia Mulia, PT Lingge-Lingge, PT Astrad Jaya, dan PT Melonesia Cahaya Timur sebesar Rp10,4 miliar.
Selanjutnya, menerima uang dari Rijatono Lakka selaku Direktur PT Tabi Anugerah Pharmindo, Direktur PT Tabi Bangun Papua sekaligus pemilik manfaat CV Walibhu sebesar Rp35,4 miliar.
Uang tersebut diberikan agar terdakwa Lukas bersama Mikael dan Gerius mengupayakan perusahaan-perusahaan yang digunakan Piton Enumbi dan Rijatono Lakka dimenangkan saat proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua TA 2013-2022.
Selain itu, Lukas juga didakwa menerima gratifikasi Rp1 miliar yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya selaku Gubernur Papua periode 2013-2018.
Dalam perkara TPPU, KPK sudah menyita aset Lukas senilai Rp144,7 miliar, berupa uang tunai senilai Rp81,9 miliar dalam bentuk mata uang rupiah, dolar AS, dan dolar Singapura, lalu berupa tanah dan bangunan, emas, dan kendaraan senilai lebih dari Rp62,7 miliar.
