Berita

Pengurus DPW Progresif Papua Barat Daya/Ist

Politik

Anak Muda Tidak Boleh Sembarangan Pilih Pemimpin

RABU, 23 AGUSTUS 2023 | 10:15 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Bonus demografi yang tengah dialami oleh Indonesia harus dimanfaatkan secara maksimal. Situasi ini memiliki potensi untuk mengantarkan bangsa ini menuju ke arah negara maju. Maka dari itu, anak muda memiliki peranan besar dalam memilih pemimpin guna menentukan arah bangsa ke depannya.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perhimpunan Rakyat Progresif (DPW Progresif) Papua Barat Daya, Jenro P Sijabat, di sela-sela acara pelantikan pengurus DPW oleh Sekjen DPP Progresif, M. Huda Prayoga, di Favehotel, Kota Sorong, Rabu (23/8).

“Pemimpin adalah salah satu faktor utama agar bangsa kita benar-benar bisa memaksimalkan bonus demografi. Anak-anak muda tidak boleh sembarangan pilih pemimpin ke depan,” ujar Jenro dalam keterangannya.


“Sekali kita salah memilih pemimpin ke depan, maka hilanglah kesempatan emas kita sebagai bangsa untuk menikmati bonus demografi,” tambahnya.

Jenro menjelaskan, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, saat ini Indonesia memiliki sekitar 69 persen penduduk berusia produktif, yaitu usia 15 tahun ke atas.
 
“Negara-negara maju seperti Amerika, Tiongkok, Korea Selatan berhasil memanfaatkan bonus demografi menjadi satu titik kekuatan dan kemajuan. Namun juga ada negara yang gagal seperti Afrika Selatan dan Brazil,” terangnya.

Data sensus penduduk tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Papua Barat dan Papua Barat Daya berkisar sekitar 1.134.066 jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 499.036 di antaranya adalah anak-anak muda yang berusia produktif.

“Ini menandakan bahwa posisi anak-anak muda ini sangat penting dan punya peran strategis dalam menentukan nasib bangsa ini ke depan,” tutur Jenro.

“Kita sebagai anak muda harus mengambil peran penting dan aktif. Anak muda tidak boleh lagi jadi objek politik, anak-anak muda harus jadi subjek utama politik,” pungkas dia.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya