Berita

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau/Net

Dunia

Hambat Informasi, Pemblokiran Berita Domestik di Facebook Dikritik PM Kanada

SELASA, 22 AGUSTUS 2023 | 11:59 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Keputusan Meta untuk memblokir situs berita domestik dari platform Facebook mendapat kecaman keras dari Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau.

Dalam konferensi pers yang disiarkan di televisi pada Senin (21/8), Trudeau menyoroti bahwa langkah Meta yang memblokir berita domestik menunjukkan prioritas perusahaan terhadap keuntungan, yang dianggapnya mengabaikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan informasi, di tengah kebakaran yang meluas di negaranya.

"Facebook menempatkan keuntungan perusahaan di atas keselamatan orang," sindir Trudeau dalam konferensi pers yang disiarkan televisi di provinsi Atlantik Pulau Pangeran Edward.


Para menteri dalam kabinet Federal Liberal juga mengkritik larangan berita tersebut, dan menganggapnya sebagai tindakan yang sembrono dan tidak bertanggung jawab dari perusahaan induk Facebook itu.

Kritik ini semakin meluas setelah warga yang mengungsi akibat kebakaran mengeluhkan hal yang sama, dengan mengatakan bahwa pemblokiran situs Kanada dari platform Facebook telah menghambat kemampuan mereka untuk berbagi informasi penting tentang situasi darurat yang sedang terjadi.

Mengutip WA Today pada Selasa (22/8), dalam situasi cuaca buruk, di mana kebakaran hutan semakin tak terkendali, berita dan informasi disebut menjadi semakin penting bagi masyarakat Kanada.

Untuk itu Trudeau menegaskan bahwa warga Kanada perlu mendapatkan lebih dari perusahaan-perusahaan besar seperti Meta yang mendapatkan pendapatan besar dari negara ini.

"Sudah waktunya bagi kita untuk berharap lebih banyak dari perusahaan seperti Facebook yang menghasilkan miliaran dolar dari warga Kanada," tambah Trudeau.

Krisis kebakaran hutan yang melanda Kanada saat ini menjadi perhatian serius, dengan lebih dari 35.000 orang telah diungsikan dari rumah mereka akibat kobaran api. Perubahan iklim disebut sebagai salah satu faktor utama yang memperparah situasi ini.

Sampai saat ini, Meta belum memberikan tanggapan resminya terkait kritikan yang dikeluarkan pemerintah Kanada.

Namun, pemblokiran situs berita Ottawa ini diketahui terjadi setelah pemerintah negara itu membuat Undang-Undang Berita Online yang membuat Facebook harus membayar kepada perusahaan media untuk setiap artikel yang diterbitkan di platformnya, peraturan yang telah ditolak oleh perusahaan Meta.

Langkah serupa sebelumnya juga telah diterapkan di Australia, di mana Meta memblokir akses berita dan pemerintah sebagai respons terhadap Kode Perundingan Media yang diterapkan oleh pemerintah Australia, yang dianggap akan merugikan platform tersebut.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya