Berita

Tuvalu/Net

Dunia

Permukaan Laut Pasifik Naik Lebih Cepat, Tuvalu hingga Kapulauan Solomon Terancam

JUMAT, 18 AGUSTUS 2023 | 09:24 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Permukaan air laut di Pasifik Barat Daya dilaporkan naik lebih cepat daripada rata-rata global. Situasi ini mengancam pulau-pulau dataran rendah, seperti Tuvalu dan Kepulauan Solomon.

Dalam laporan Keadaan Iklim di Pasifik Barat Daya 2022 pada Jumat (18/8), Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) mengatakan ketinggian air naik sekitar 4 mm per tahun di beberapa area, sedikit di atas tingkat rata-rata global.

Hal ini membuat wilayah dataran rendah seperti Tuvalu dan Kepulauan Solomon dari waktu ke waktu dapat menjadi banjir, menghancurkan tanah pertanian dan layak huni dengan penduduk yang tidak dapat pindah ke tempat yang lebih tinggi.


Laporan tersebut menambahkan bahwa gelombang panas laut telah terjadi di wilayah yang luas di timur laut Australia dan selatan Papua Nugini selama lebih dari enam bulan, memengaruhi kehidupan laut dan mata pencaharian masyarakat setempat.

Sekretaris Jenderal WMO Petteri Taalas mengatakan bahwa El Nino, pemanasan suhu permukaan air di Samudra Pasifik bagian timur dan tengah yang kembali terjadi tahun ini, akan sangat mempengaruhi kawasan tersebut.

"Ini akan berdampak besar pada wilayah Pasifik Barat Daya karena sering dikaitkan dengan suhu yang lebih tinggi, pola cuaca yang mengganggu, dan lebih banyak gelombang panas laut serta pemutihan karang," kata Taalas, seperti dikutip Reuters.

Pada tahun lalu, wilayah Pasifik Barat Daya mencatat 35 bencana alam, termasuk banjir dan badai, yang menewaskan lebih dari 700 orang, menurut laporan tersebut. Bahaya ini secara langsung mempengaruhi lebih dari 8 juta orang.

Meskipun jumlah peristiwa cuaca bencana yang dilaporkan di wilayah tersebut menurun tahun lalu dibandingkan tahun 2021, skala kerugian ekonomi akibat banjir dan peristiwa cuaca meningkat.

Kerusakan akibat banjir, termasuk di Australia dan Filipina, mencapai $8,5 miliar, hampir tiga kali lipat dari tahun sebelumnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya