Berita

Upacara Bendera Setengah Tiang Warga Pulau Sangiang/Ist

Politik

Hak Tanah Dirampas Perusahaan, Warga Pulau Sangiang Peringati Kemerdekaan dengan Upacara Bendera Setengah Tiang

JUMAT, 18 AGUSTUS 2023 | 04:27 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Peringati HUT Ke-78 RI, masyarakat Pulau Sangiang, Banten melakukan upacara bendera setengah tiang sebagai bentuk belum merdekanya mereka akibat dirampas hak tanahnya oleh PT.Pondok Kalimaya Putih (PKP).

Menurut Juru Kampanye Pena Masyarakat, Ali Taufan, pihaknya bersama masyarakat Pulau Sangiang terus memperjuangkan haknya selama ini, sehingga dalam momentum kemerdekaan Indonesia ini, simbol setengah tiang ini dirasa sangat penting.

"Pengibaran setengah tiang sebagai simbol dimana warga Pulau Sangiang masih belum merdeka atas hak tanahnya. Mereka masih dijajah oleh pemerintah dan investor dengan dalih memajukan perekonomian. Tapi, yang dilakukan PT. PKP tidak jauh hanya penguasaan pulau untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya," kata Ali dalam keterangannya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis malam (17/8).
 

 
Dalam upacara tersebut, pembina upacara menyampaikan amanat kepada warga yang masih bertahan untuk bersama-sama mempertahankan Pulau Sangiang sebagai warisan luhur.

"Adanya PT. Pondok Kalimaya Putih sama sekali tidak membawa dampak positif bagi kelangsungan hidup warga. Hasrat penguasaan Pulau oleh PT Pondok Kalimaya Putih dilakukan dengan berbagai cara dari kriminalisasi sampai merayu masyarakat untuk melepas lahan garapannya. Selain itu, PKP juga terindikasi melepasliarkan babi, dan ular untuk mengganggu aktivitas warga," jelasnya.
 
Sebelumnya, Pena Masyarakat bersama warga Pulau Sangiang juga mengadakan Nonton Bareng Film "Dragon For Sale" karya Watchdoc Tim Indonesia Baru. Film ini mengungkap permasalahan yang dialami warga NTT tepatnya di Pulau Komodo dan Pulau Flores akibat rencana dan program pemerintah yang tidak melihat kebutuhan masyarakat.

"Pemerintah hanya berfokus menjalankan bisnisnya bersama lingkaran kapital yang secara tidak langsung mengeksploitasi alam di Pulau Komodo dan Flores. Pulau Sangiang juga tidak jauh berbeda, memiliki permasalahan dimana mereka yang sudah bermukim di Pulau Sangiang dari abad 19, tapi kini diusir," jelasnya lagi.

"Mereka dipaksa meninggalkan pulau karena kedatangan PT. Pondok Kalimaya Putih. Perusahan ini sudah lewat masa izinnya di Pulau Sangiang. HGB selama 30 tahun yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah, kini sudah tidak berlaku lagi," tegasnya.

Selama hampir 30 tahun, keberadan PT PKP seolah tidak mempunyai progres pembangunan yang jelas. Masyarakat asli pulau itu pun kian tertindas dengan hadirnya mereka.

"Maka pada hari ini, di hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78, warga Pulau Sangiang memperingati hari tersebut dengan melakukan upacara dengan pengibaran bendera merah putih setengah tiang," pungkas Ali.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

PKB Merawat NU Tanpa Campuri Urusan Internal

Kamis, 05 Februari 2026 | 18:01

Polisi: 21 Karung Cacahan Uang di TPS Liar Terbitan BI

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:56

Seskab: RI Belum Bayar Iuran Board of Peace, Sifatnya Tidak Wajib

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:51

Ekonomi Jakarta Tumbuh Positif Sejalan Capaian Nasional

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:46

Amdatara Gelar Rakernas Perkuat Industri Air Minum Berkelanjutan

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:30

Mahfud Sebut Sejarah Polri Dipisah dari Kementerian Hankam karena Dikooptasi

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:14

AHY Optimistis Ekonomi Indonesia Naik Kelas

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:13

Gaya Komunikasi Yons Ebit Bisa Rusak Reputasi DPN Tani Merdeka

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:08

Juda Agung Ngaku Mundur dari BI karena Ditunjuk Prabowo Jadi Wamenkeu

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:05

Tragedi Anak di Ngada Bukti Kesenjangan Sosial Masih Lebar

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:04

Selengkapnya