Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Keluhkan Budi Pekerti Mulai Hilang, Pengamat: Jokowi Sedang Mengkritik Diri Sendiri

KAMIS, 17 AGUSTUS 2023 | 14:33 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pengakuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI yang mengaku merasa sedih karena budaya santun dan budi pekerti luhur mulai hilang di Indonesia, merupakan bentuk otokritik.

Demikian analisa pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, dalam keterangannya, Kamis (17/8).

“Lunturnya budaya santun dan budi pekerti luhur itu setidaknya jadi introspeksi bagi Jokowi. Itu mengingatkan kepada dirinya, bahwa ada program kerjanya yang tidak berhasil,” kata Jamiluddin.


Menurutnya, “Revolusi Mental” yang menjadi program unggulan Jokowi terbukti hanya sekadar jargon. Padahal program itu bertujuan agar anak negeri tetap berbudaya santun dan berbudi pekerti luhur.

“Kalau ternyata mulai luntur, berarti tujuan revolusi mental tidak tercapai. Artinya program revolusi mental gagal. Jadi, pengakuan Jokowi soal budaya santun dan budi pekerti luhur mulai luntur, itu bagian dari kritik terhadap dirinya sendiri,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan isi hatinya terkait beratnya menjadi presiden. Keluhan itu disampaikan pada forum Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD RI, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (16/8).

Menurutnya, seluruh limpahan kekesalan masyarakat kepadanya akhirnya sampai ke telinganya. Dari amarah rakyat hingga ejekan.

“Mulai dari masalah rakyat di pinggiran sampai kemarahan, ejekan, bahkan makian dan fitnah. Bisa dengan mudah disampaikan," jelasnya.

"Saya tahu, ada yang mengatakan saya ini bodoh, plonga-plongo, tidak tahu apa-apa, Fir’aun, tolol. Ya nda apa, sebagai pribadi saya menerima saja," imbuhnya.

Dia mengaku sedih lantaran budaya budi pekerti luhur bangsa Indonesia mulai luntur, lantaran bebas mengutarakan kalimat kurang sopan secara terbuka.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

KPK Amankan "Surat Tekanan" dari Rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Kamis, 16 April 2026 | 18:15

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kasus Penyiraman Andrie Yunus Masuk Sidang Terbuka Akhir April

Kamis, 16 April 2026 | 18:09

Emil Dardak Prihatin Tiga Kepala Daerah Jatim Kena OTT KPK

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Pimpinan Ombudsman: Kasus Hery Susanto Terjadi Sebelum Menjabat

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kementerian Kinerja Terbaik

Kamis, 16 April 2026 | 17:40

Puspen TNI Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Terbuka

Kamis, 16 April 2026 | 17:37

BNPB Catat 23 Bencana dalam Dua Hari

Kamis, 16 April 2026 | 17:28

Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Raih KWP Award 2026

Kamis, 16 April 2026 | 17:22

Sudewo Ngaku Kangen Warga Pati

Kamis, 16 April 2026 | 17:17

Selengkapnya