Postur Rancangan APBN 2024 Diharapkan Mampu Merespon Dinamika Perekonomian

Postur Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024, yang sudah disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Paripurna DPR RI, diharapkan mampu merespon berbagai dinamika perekonomian yang terjadi saat ini.

Arsitektur APBN tahun 2024 juga diharapkan mampu, menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan dan kesejahteraan secara optimal, mempercepat transformasi ekonomi, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, melindungi daya beli masyarakat dari goncangan, dan menjaga agar postur APBN tetap sehat dan berkelanjutan dalam jangka menengah-panjang.

Pada situasi saat ini, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menjadi sisi positif adalah bahwa di Juli 2023 Indonesia ditetapkan menjadi negara upper middle income, berada di level sama dengan sesama di kawasan ASEAN yakni Thailand dan Malaysia.

"Pada akhir 2024, ditargetkan pendapatan per kapita kita bisa mencapai 5.500 dolar AS," ujar Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers APBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, Rabu (16/8)

Postur RAPBN 2024 menargetkan pendapatan negara sebesar Rp2.781,3 triliun, alokasi belanja negara sebesar Rp3.304,1 triliun, keseimbangan primer negatif sebesar Rp25,5 triliun yang didorong bergerak menuju positif, serta defisit anggaran sebesar 2,29 persen dari PDB atau sebesar Rp522,8 triliun.

Lebih lanjut, RAPBN tahun 2024 juga difokuskan untuk
menyelesaikan berbagai proyek pembangunan nasional pada tahun 2024.

Kata Airlangga lagi, dengan mengusung tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", maka Kebijakan Fiskal Tahun 2024 akan ditempuh melalui optimalisasi tiga fungsi utama APBN. Yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi, dan kebijakan ini juga dirancang untuk akselerasi target dan prioritas pembangunan nasional.

Dengan turut memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen dan inflasi dijaga pada kisaran 2,8 persen, RAPBN Tahun 2024 juga diharapkan akan mendorong kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui tingkat inflasi yang relatif rendah dan terkendali serta indikator sosial yang membaik.

"Implementasi berbagai program stabilisasi harga berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi dalam negeri," pungkas Airlangga.