Pemerintah menempatkan pos anggaran infrastruktur lebih besar dibandingkan dari anggaran ketahanan pangan dan juga anggaran kesehatan dalam Rancangan APBN 2024.
Dipaparkan Presiden Joko Widodo, anggaran infrastruktur ditetapkan sebesar Rp422,7 triliun. Hal ini, untuk mendorong produktivitas, mobilitas, dan konektivitas serta pemerataan yang berkeadilan.
Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato terkait Rancangan APBN 2024 beserta Nota Keuangannya, dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).
Anggaran sebesar itu, kata dia, akan diarahkan untuk penguatan penyediaan pelayanan dasar, peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, peningkatan jaringan irigasi melalui pembangunan bendungan, saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier, penyediaan infrastruktur di bidang energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan.
Selain itu, anggaran tersebut juga untuk pemerataan akses teknologi informasi dan komunikasi, serta mendukung proyek-proyek strategis, termasuk pembangunan IKN.
“Akselerasi pembangunan infrastruktur ditempuh dengan bauran skema pendanaan, melalui sinergi sisi pembiayaan investasi dan belanja kementerian/lembaga serta meningkatkan peran swasta," kata Jokowi.
Adapun anggaran bidang ketahanan pangan lebih sedikit dianggarkan oleh pemerintah yakni sebesar Rp108,8 triliun, yang diprioritaskan untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan; peningkatan produksi pangan domestik.
Sedangkan anggaran kesehatan pemerintah hanya mampu menggelontorkan Rp186,4 triliun. Anggaran ini diperuntukkan bagi transformasi sistem kesehatan, mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif, meningkatkan akses dan kualitas layanan primer dan rujukan, menjamin tersedianya fasilitas layanan kesehatan yang andal dari hulu ke hilir.
“Mengefektifkan program JKN, serta mempercepat penurunan prevalensi stunting agar mencapai 14 persen di tahun 2024,” pungkasnya.
