Berita

Ketua DKPP RI, Heddy Lugito/RMOL

Politik

DKPP Masih Periksa Kelengkapan Berkas Aduan Bawaslu Soal Akses Silon KPU

RABU, 16 AGUSTUS 2023 | 16:53 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Aduan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, lantaran akses sistem informasi pencalonan (Silon) dibatasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, masih diproses secara administratif.

Hal tersebut disampaikan Ketua DKPP RI, Heddy Lugito, saat ditemui wartawan di Kantor DKPP RI, Jalan KH. Wahid Hasyim, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (16/8).

"Baru pekan kemarin kan, masih kita periksa, administrasinya kurang enggak," ujar Heddy.


Dia menjelaskan, aduan terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) dilakukan dalam dua tahap, sebelum nantinya masuk ke proses persidangan.

"Masih di tahap pemeriksaan administrasi, pemeriksaan materiil (aduan KEPP) belum," ucap dia.

Sejauh ini, Heddy tak memungkiri materiil aduan Bawaslu RI terhadap KPU RI adalah terkait akses Silon yang diduga dibatasi.

Meski begitu, dia menegaskan bahwa kepastian tindak lanjut proses hukum etik di DKPP RI, tetap harus melalui tahapan pemeriksaan.

"Apakah aduannya diterima atau belum? Kita sidang atau tidak? Nanti, tergantung pemeriksaan materiilnya. Kan baru pemeriksaan administrasinya," demikian Heddy menambahkan.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Gol Dramatis Lautaro Martínez Bawa Argentina ke Final

Kamis, 16 Juli 2026 | 04:20

KPK Watch Dorong DPR Percepat Bahas RUU Perampasan Aset

Kamis, 16 Juli 2026 | 04:03

Klaster Asabri-Jiwasraya dari Suap, Gratifikasi, hingga Pencucian Uang

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:30

Pecat Jaksa Agung ST Burhanuddin!

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:08

Pemilu 2029 Inkonstitusional Jika UU Pemilu Tak Direvisi

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:04

Gus Miftah Terima Uang Haram Rp100 Juta? Ah, Jangan Bercanda

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:40

Fahira Idris: Ancaman Bom Bukan Candaan!

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:08

Kasus Febrie Adriansyah Berpeluang Antiklimaks

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:00

Dominasi Agrinas di KDKMP Membahayakan Desa

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:00

Kejagung Bikin Dagelan Kasus Febrie Adriansyah

Kamis, 16 Juli 2026 | 01:18

Selengkapnya