Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT, Andhika Chrisnayudhanto/Net
Indonesia telah memainkan peran krusial sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan terorisme di kawasan ASEAN.
Melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI), penanganan terorisme dilakukan dengan pendekatan sinergi dan proaktif.
BNPT juga terlibat aktif menginisiasi kebijakan yang mendorong negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan dari ancaman radikalisme dan terorisme.
Salah satunya saat Indonesia menginisiasi rencana aksi pencegahan radikalisasi dan kekerasan ekstrem dalam forum ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC).
"Pada tahun 2018 disepakati bersama ASEAN Plan of Action to Prevent and Counter the Rise of Radicalization and Violent Extremism," kata Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT, Andhika Chrisnayudhanto kepada wartawan, Selasa (15/8).
Tak sampai di situ,
plan action dilanjutkan dengan rencana aksi Bali Work Plan 2019-2025 untuk menanggulangi radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan di kawasan ASEAN dengan 4 pendekatan pokok, yakni pencegahan, kontra radikalisasi dan deradikalisasi, penegakan hukum dan perkuatan kerangka legislasi nasional, serta kemitraan dan kerja sama internasional.
"Ini semua berada di bawah kerangka Bali Work Plan yang diinisiasi oleh Indonesia," sambungnya.
Di dalam negeri, Indonesia juga memiliki Peraturan Presiden (Perpres) 7/2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2020-2024.
Berdasarkan Global Terrorism Index terbaru, serangan teror yang terjadi di Indonesia sudah dianggap turun 56 persen, selaras dengan tren positif secara global maupun di tingkat regional ASEAN.
Akan tetapi, BNPT mengingatkan untuk tetap waspada lantaran fenomena radikalisme masih ada di permukaan dan berpotensi menimbulkan ancaman.
"Dari sisi serangan ataupun jumlah kematian (akibat terorisme) menurun di ASEAN, tapi kita belum lihat di bawahnya bagaimana," tandasnya.
