Jelang Pemilu Anggaran Dana Hibah Kerap Bengkak, KPK: Ayo Pelototi APBD

Jelang perhelatan Pemilu dan Pilkada, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak masyarakat ikut memelototi APBN dan APBD di daerah masing-masing yang kerap membengkak, sebagai modus yang sudah lazim.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengingatkan, selama ini masyarakat, termasuk aparatur sipil negara (ASN) di berbagai tempat, kerap tak berani lapor ada kecurangan atau korupsi yang dilakukan para pejabat di tempat kerja masing-masing.

"Ini tantangan buat kita semua, apalagi kalau petahana atau anggota DPRD atau DPR RI ingin mencalonkan lagi, tentu butuh dana," kata Alex, seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (15/8).

Untuk itu pihaknya mengajak wartawan dan masyarakat luas menyoroti anggaran di APBD, terutama terkait dana hibah.

"Umumnya jelang Pilkada, jelang Pemilu seperti tahun depan, ada peningkatan dana hibah. Ini titik rawan. Karena apa, masyarakat cenderung mau menerima berapapun uang yang diberikan, sementara mereka diminta menandatangani kwitansi yang nilainya mungkin lebih besar," urai Alex.

Sebab itu Alex berharap masyarakat mampu membangun integritas budaya agar lebih peduli terhadap daerah masing-masing, dengan turut mengawasi anggaran yang dimanfaatkan untuk pembangunan di daerah.

"Sekali lagi, kami mengajak seluruh lapisan masyarakat, peran serta masyarakat, untuk bersama-sama menyukseskan Pemilu yang bersih, bebas dari korupsi," pungkasnya.