Berita

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata/RMOL

Politik

KPK Akui Money Politics Masih Berjalan karena Separuh Rakyat Indonesia Belum Sejahtera

SELASA, 15 AGUSTUS 2023 | 07:25 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Money politics atau politik uang masih akan selalu terjadi di setiap penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada. Sebab, saat ini 50 persen masyarakat Indonesia belum sejahtera.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata mengatakan, pihaknya menyadari tidak mudah mengubah suatu kebiasaan yang sudah terjadi selama ini, yakni money politics.

"Kenapa money politics masih berjalan? Ya saya harus sampaikan, 50 persen masyarakat kita itu masih belum sejahtera. Dan 50 persen lebih itu juga tingkat pendidikannya belum baik," ujar Alex seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (15/8).


Menurut Alex, dua hal tersebut, yakni kesejahteraan dan pendidikan, merupakan syarat mutlak jika ingin demokrasi Indonesia berjalan dengan sehat.

"Jadi jangan berharap saja dengan calon pimpinan atau anggota DPRD yang berintegritas, penyelenggara yang berintegritas, tetapi tidak kalah pentingnya adalah bagaimana rakyat masyarakat selaku pemilih itu juga berintegritas," papar Alex.

Namun demikian, Alex mengaku pihaknya dengan berbagai stakeholder, termasuk wartawan akan terus menyuarakan kepada masyarakat untuk menghindari dan menolak politik uang pada Pemilu 2024 nanti.

"Bagaimana kita mendorong masyarakat itu untuk menolak setiap tawaran atau apapun (terkait Pemilu)," pungkas Alex.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya