Berita

Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, Bambang Haryo Seokartono/RMOL

Politik

Gerindra Akui Terbentuknya Koalisi Besar Atas Restu Jokowi

SENIN, 14 AGUSTUS 2023 | 03:27 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Usai bergabungnya Golkar dan PAN ke dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024, maka terbentuklah suatu koalisi besar.

Selain terdiri dari 4 partai parlemen, yakni Partai Gerindra, Golkar, PAN dan PKB, koalisi ini juga diikuti oleh partai-partai non parlemen seperti PBB dan Partai Gelora. Seperti anggapan banyak orang bahwa terbentuknya koalisi besar ini atas instruksi atau perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para pimpinan partai.

Namun hal itu dibantah oleh Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono. Dia menyebut bahwa Presiden Jokowi bukan memberi perintah atau menginisiasi, tetapi hanya merestui terbentuknya koalisi besar ini.


"Bukti dukungan partai-partai ini atas restu, bukan perintah Pak Jokowi. Berbeda ya perintah dengan restu. Jadi koalisi ini direstui oleh Pak Jokowi agar pembangunan (negara) ini berkesinambungan," kata Bambang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (13/8).

Anggota Komisi V DPR RI Periode 2014-2019 itu menjelaskan bahwa Jokowi punya harapan besar agar seluruh programnya yang belum tercapai diteruskan oleh pemerintahan mendatang.

"Koalisi ini bukan hanya untuk Pemilu 2024 saja, tapi niat untuk berkesinambungan membangun Indonesia yang tentunya untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi yakni negara yang adil dan makmur dapat terealisasi," bebernya.

Dia menilai bahwa koalisi ini menjadi bukti kekuatan rakyat mendukung Prabowo. Bahkan ke depannya, dia berharap anggota koalisi juga bertambah.

"Pasti akan muncul dukungan dari partai-partai lain, bahkan yang sudah berkoalisi (dengan bacapres lain) sekarang masih bisa bergabung," pungkasnya.   

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Hari Buruh, Wall Street Libur

Selasa, 08 September 2026 | 08:29

Krakatau Steel Rombak Direksi, Segini Pendapatan KRAS Semester I-2026

Selasa, 08 September 2026 | 08:15

Konflik Iran-AS Memanas Lagi, Harga Minyak Dekati 100 Dolar AS

Selasa, 08 September 2026 | 07:57

OJK Wajibkan Free Float 15 Persen, Tegaskan Transparansi Tanpa Kompromi

Selasa, 08 September 2026 | 07:40

Saat Batu Bara Tertekan, UNTR Makin Mesra dengan Emas

Selasa, 08 September 2026 | 07:21

Anak Krakatau Erupsi, Kursi Bos Krakatau Steel Berganti

Selasa, 08 September 2026 | 07:01

Nellava Group dan Emas Now Pilih Jalur Hukum Hadapi Serangan di Ruang Digital

Selasa, 08 September 2026 | 06:50

Pemerintah Dituntut Siapkan Anggaran dan Kesiapsiagaan Logistik terkait Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 06:09

Kewajiban Moral Lindungi Rakyat dari Manipulasi Harga dan Mutu Beras

Selasa, 08 September 2026 | 05:44

Empat Pejabat Kejagung Diduga Terima Rp40 Miliar dari Tan Kian, Ini Tanggapan Kapuspenkum

Selasa, 08 September 2026 | 05:27

Selengkapnya