Berita

Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, Bambang Haryo Seokartono/RMOL

Politik

Gerindra Akui Terbentuknya Koalisi Besar Atas Restu Jokowi

SENIN, 14 AGUSTUS 2023 | 03:27 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Usai bergabungnya Golkar dan PAN ke dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024, maka terbentuklah suatu koalisi besar.

Selain terdiri dari 4 partai parlemen, yakni Partai Gerindra, Golkar, PAN dan PKB, koalisi ini juga diikuti oleh partai-partai non parlemen seperti PBB dan Partai Gelora. Seperti anggapan banyak orang bahwa terbentuknya koalisi besar ini atas instruksi atau perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para pimpinan partai.

Namun hal itu dibantah oleh Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono. Dia menyebut bahwa Presiden Jokowi bukan memberi perintah atau menginisiasi, tetapi hanya merestui terbentuknya koalisi besar ini.


"Bukti dukungan partai-partai ini atas restu, bukan perintah Pak Jokowi. Berbeda ya perintah dengan restu. Jadi koalisi ini direstui oleh Pak Jokowi agar pembangunan (negara) ini berkesinambungan," kata Bambang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (13/8).

Anggota Komisi V DPR RI Periode 2014-2019 itu menjelaskan bahwa Jokowi punya harapan besar agar seluruh programnya yang belum tercapai diteruskan oleh pemerintahan mendatang.

"Koalisi ini bukan hanya untuk Pemilu 2024 saja, tapi niat untuk berkesinambungan membangun Indonesia yang tentunya untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi yakni negara yang adil dan makmur dapat terealisasi," bebernya.

Dia menilai bahwa koalisi ini menjadi bukti kekuatan rakyat mendukung Prabowo. Bahkan ke depannya, dia berharap anggota koalisi juga bertambah.

"Pasti akan muncul dukungan dari partai-partai lain, bahkan yang sudah berkoalisi (dengan bacapres lain) sekarang masih bisa bergabung," pungkasnya.   

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Sopir BYD Penyebab Tabrakan Beruntun di Jaksel jadi Tersangka

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:52

Asuransi Tugu Pratama Indonesia Digugat Rp3,51 Miliar ke PN Jaksel

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:27

Sukseskan Kemandirian Pangan, Petani Adat Wanam Butuh Pendampingan

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:10

DPO Illegal Tapping Pertamina EP Jambi Sukses Diringkus Berkat Sinergitas

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:50

TNI Kirim 4,6 Ton Dry Ice ke Banjarmasin dan Palembang Sukseskan OMC Akhiri Karhutla

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:25

Refleksi Kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:34

Walkot Bandung Kedepankan Koordinasi Sikapi Bentrokan Berdarah Pasar Caringin

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:14

Startup Binaan IPB Raih Potensi Kerja Sama Rp1 Miliar Tembus Pasar Oman

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:47

Dari Nasionalisme ke Tata Kelola dan Reformasi Pasar Modal Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:17

Boris Tampubolon Beri Tiga Alasan Pasal Kerugian Negara Harus Direvisi

Senin, 26 Oktober 2026 | 01:43

Selengkapnya