Berita

Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, Bambang Haryo Seokartono/RMOL

Politik

Gerindra Akui Terbentuknya Koalisi Besar Atas Restu Jokowi

SENIN, 14 AGUSTUS 2023 | 03:27 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Usai bergabungnya Golkar dan PAN ke dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024, maka terbentuklah suatu koalisi besar.

Selain terdiri dari 4 partai parlemen, yakni Partai Gerindra, Golkar, PAN dan PKB, koalisi ini juga diikuti oleh partai-partai non parlemen seperti PBB dan Partai Gelora. Seperti anggapan banyak orang bahwa terbentuknya koalisi besar ini atas instruksi atau perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para pimpinan partai.

Namun hal itu dibantah oleh Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono. Dia menyebut bahwa Presiden Jokowi bukan memberi perintah atau menginisiasi, tetapi hanya merestui terbentuknya koalisi besar ini.


"Bukti dukungan partai-partai ini atas restu, bukan perintah Pak Jokowi. Berbeda ya perintah dengan restu. Jadi koalisi ini direstui oleh Pak Jokowi agar pembangunan (negara) ini berkesinambungan," kata Bambang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (13/8).

Anggota Komisi V DPR RI Periode 2014-2019 itu menjelaskan bahwa Jokowi punya harapan besar agar seluruh programnya yang belum tercapai diteruskan oleh pemerintahan mendatang.

"Koalisi ini bukan hanya untuk Pemilu 2024 saja, tapi niat untuk berkesinambungan membangun Indonesia yang tentunya untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi yakni negara yang adil dan makmur dapat terealisasi," bebernya.

Dia menilai bahwa koalisi ini menjadi bukti kekuatan rakyat mendukung Prabowo. Bahkan ke depannya, dia berharap anggota koalisi juga bertambah.

"Pasti akan muncul dukungan dari partai-partai lain, bahkan yang sudah berkoalisi (dengan bacapres lain) sekarang masih bisa bergabung," pungkasnya.   

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Setelah 19 Kapolda Berganti, Apa yang Berubah bagi Masyarakat?

Selasa, 06 Oktober 2026 | 06:19

King Indo Sah Jadi Raja ASEAN Usai Geprek Thailand 4-2

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:54

Jika Gugatan Denny Indrayana Cs Diterima MK Tak Otomatis Gibran Lengser

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:33

Ada Beking Politik, Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Jaksinema Bakal Jadi Mesin Baru Ekonomi Jakarta

Selasa, 06 Oktober 2026 | 04:55

Bonus Timnas Indonesia Diatur Ketum PSSI

Selasa, 06 Oktober 2026 | 04:38

Nasib Gibran di Tangan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 04:19

Tak Mudah Pecat Gibran Meski Gugatan Denny Indrayana Cs Dikabulkan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 03:28

Festival Indonesia 2026 Perkuat Diplomasi Budaya Jakarta-Seoul

Selasa, 06 Oktober 2026 | 03:03

Jakarta Butuh Regulasi Parkir Valet

Selasa, 06 Oktober 2026 | 02:23

Selengkapnya