Berita

Peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tematik Pemilu 2024, di Hotel Harris & Conventions Festival Citylink Bandung, Jawa Barat/RMOL

Politik

Bawaslu: Ini 5 Provinsi Rawan Politik Uang

MINGGU, 13 AGUSTUS 2023 | 17:35 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Politik uang menjadi salah satu objek pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga disusun pemetaan lewat Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tematik. Hasilnya, ada 5 provinsi masuk kategori kerawanan tinggi.

IKP Tematik terkait politik uang itu diluncurkan di Hotel Harris & Conventions Festival Citylink, Bandung, Jawa Barat, Minggu (13/8).

"Politik uang jadi salah satu dari lima kasus terbesar dalam isu kerawanan Pemilu," kata anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, saat pidato pada acara launching.


Menurutnya, pemetaan IKP tema politik uang mengacu pada peristiwa yang terjadi pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI itu, menuturkan, pemetaan didasarkan pada modus, pelaku, hingga wilayah terjadinya politik uang.

"Seluruh kabupaten/kota dan provinsi diwarnai politik uang sebelum masa kampanye dan sebelum hari pemungutan suara, dilakukan secara digital, termasuk kegiatan sosial," katanya.

Lolly menyebut, ada 5 provinsi masuk kategori rawan tinggi untuk politik uang, di antaranya Maluku Utara, Lampung, Jawa Barat, Banten, dan Sulawesi Utara. "Itu 5 provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi untuk politik uang," katanya.

Hadir pada acara itu, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Parsadaan Harahap dan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya