Berita

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto/Net

Politik

Airlangga Optimis Prabowo Bisa Bawa Indonesia Lolos Middle Income Trap

MINGGU, 13 AGUSTUS 2023 | 14:35 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merasa yakin Prabowo Subianto dapat membawa Indonesia lolos dari jebakan pendapatan kelas menengah atau middle income trap.

Airlangga menuturkan jika Indonesia ingin menjadi negara maju dan berpendapatan menengah di Asia, maka harus mampu keluar dari middle income trap.

“Partai Golkar melihat, kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto sangat tepat, untuk membawa Indonesia lolos dari middle income trap,”kata Airlangga di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu (13/8).


Menurutnya, saat ini Indonesia sudah berada di jalan yang benar, yaitu pendapatan per kapita mencapai 4.500 dolar AS, dan diperkirakan akhir tahun depan di akhir pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin ditargetkan 5.500 dolar AS.

“Dan target selanjutnya, kita lebih dari 10.000 dolar AS dan ini harus dibawa kepemimpinan dan nakhoda yang tepat. Karena jangan sampai pendapatan per kapita kita turun lagi di Asia,” imbuhnya.

Menko Bidang Perekonomian ini menuturkan hanya Jepang, Korea, Singapura, yang lolos middle income trap. Sementara Indonesia berpotensi menyusul lantaran memiliki keistimewaan bonus demografi yang tinggi dan diperkirakan akan berlanjut selama 13 tahun ke depan.

“Tentu kesempatan 13 tahun, bonus demografi menjadi sangat penting, dan Indonesia sudah juga dipercaya oleh OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) menjadi satu negara Asia Tenggara satu-satunya yang akan diundang masuk,” katanya.

Oleh karena itu, untuk menjaga stabilitas ekonomi ke depan, Indonesia perlu pemimpin yang mampu mempertahankan ekonomi nasional dan Airlangga meyakini Prabowo mampu menjaga ekonomi nasional.

“Tanpa leadership yang kuat, bisa saja seperti Chile, baru diterima (OECD) setelah 8 tahun. Nah, saya berharap kemarin Bapak Presiden Joko Widodo di istana mengatakan Indonesia prosesnya harus lebih cepat, dari sini yaitu 3 sampai 4 tahun. Artinya proses yang diawali oleh Bapak Presiden Joko Widodo wajib lanjutan dan Pak Prabowo Subianto,” tutupnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya