Berita

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto/Net

Politik

Airlangga Optimis Prabowo Bisa Bawa Indonesia Lolos Middle Income Trap

MINGGU, 13 AGUSTUS 2023 | 14:35 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merasa yakin Prabowo Subianto dapat membawa Indonesia lolos dari jebakan pendapatan kelas menengah atau middle income trap.

Airlangga menuturkan jika Indonesia ingin menjadi negara maju dan berpendapatan menengah di Asia, maka harus mampu keluar dari middle income trap.

“Partai Golkar melihat, kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto sangat tepat, untuk membawa Indonesia lolos dari middle income trap,”kata Airlangga di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu (13/8).


Menurutnya, saat ini Indonesia sudah berada di jalan yang benar, yaitu pendapatan per kapita mencapai 4.500 dolar AS, dan diperkirakan akhir tahun depan di akhir pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin ditargetkan 5.500 dolar AS.

“Dan target selanjutnya, kita lebih dari 10.000 dolar AS dan ini harus dibawa kepemimpinan dan nakhoda yang tepat. Karena jangan sampai pendapatan per kapita kita turun lagi di Asia,” imbuhnya.

Menko Bidang Perekonomian ini menuturkan hanya Jepang, Korea, Singapura, yang lolos middle income trap. Sementara Indonesia berpotensi menyusul lantaran memiliki keistimewaan bonus demografi yang tinggi dan diperkirakan akan berlanjut selama 13 tahun ke depan.

“Tentu kesempatan 13 tahun, bonus demografi menjadi sangat penting, dan Indonesia sudah juga dipercaya oleh OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) menjadi satu negara Asia Tenggara satu-satunya yang akan diundang masuk,” katanya.

Oleh karena itu, untuk menjaga stabilitas ekonomi ke depan, Indonesia perlu pemimpin yang mampu mempertahankan ekonomi nasional dan Airlangga meyakini Prabowo mampu menjaga ekonomi nasional.

“Tanpa leadership yang kuat, bisa saja seperti Chile, baru diterima (OECD) setelah 8 tahun. Nah, saya berharap kemarin Bapak Presiden Joko Widodo di istana mengatakan Indonesia prosesnya harus lebih cepat, dari sini yaitu 3 sampai 4 tahun. Artinya proses yang diawali oleh Bapak Presiden Joko Widodo wajib lanjutan dan Pak Prabowo Subianto,” tutupnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya