Berita

Ketua Bidang Politik Hukum dan HAM DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzammil Yusuf/Net

Politik

Desak Anies Segera Deklarasi Bakal Cawapres, PKS: Tidak Perlu Ada yang Ditunggu

SABTU, 12 AGUSTUS 2023 | 02:55 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) segera mendeklarasikan bakal cawapres pada bulan Agustus 2023. Pasalnya, hari pencoblosan Pilpres 2024 yang akan dilaksanakan pada 14 Februari tinggal hitungan bulan.

Desakan itu disampaikan Ketua Bidang Politik Hukum dan HAM DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzammil Yusuf, dalam keterangan resminya, Jumat malam (11/8).

“Waktu menuju pemilu cuma tinggal 6 bulan lagi. Momentum saat ini juga sudah tidak perlu ada yang ditunggu,” ujar Al Muzammil.


Bagi Al Muzammil, Anies Baswedan sudah seharusnya mendeklarasikan calon pendampingnya di Pilpres 2024 agar KPP dan juga publik mendapatkan kepastian.

Menurutnya, penundaan deklarasi bakal cawapres sangat tidak efektif mengingat konsolidasi tiga parpol KPP, dalam hal ini PKS, Nasdem, dan Demokrat sudah sangat solid.

“Semakin ditunda-tunda bukan semakin baik,” kata Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS ini.

Al Muzammil justru khawatir jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu menunda pengumuman bakal cawapres KPP karena bisa memberikan ketidakpastian terhadap publik, yang itu justru berpengaruh terhadap hasil survei elektoral.

“Saya kira hasil survei cenderung kurang positif manakala pasangan capres-cawapres belum  pasti. Karena publik juga ragu apakah akan jadi  maju atau tidak calon tersebut,” pungkasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Pramono Klaim 96 Persen Warga Ingin CFD Rasuna Said Berlanjut

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:20

Garuda Institute Minta BGN Utamakan Kualitas daripada Kuantitas

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:12

Balas Serangan AS, Iran Gempur Pangkalan Bahrain dan Kuwait

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:58

Ditjenpas Benahi Overkapasitas dan Tingkatkan Keamanan Lapas

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:54

Paus Leo XIV Sebut Perang AS-Iran Tidak Adil

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:11

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:00

Bupati Pati Sudewo Ditahan di Rutan Semarang Jelang Sidang Dua Perkara

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:56

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin Besok

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:27

Koperasi Didorong Masuk Ekosistem Industri Gula

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:02

Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU

Minggu, 07 Juni 2026 | 07:52

Selengkapnya