Berita

Resmen Kadafi/Ist

Nusantara

Kabid BKD Lampung Aniaya Pegawai Magang IPDN, Praktisi Hukum Meradang

KAMIS, 10 AGUSTUS 2023 | 18:13 WIB | LAPORAN: ACHMAD RIZAL

Penganiayaan pegawai magang IPDN yang diduga dilakukan Kabid Mutasi Pegawai dan sejumlah pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung, mendapat kecaman keras dari praktisi hukum.

Praktisi hukum, Resmen Kadafi, misalnya. Dia mengecam keras penganiayaan itu.

"Kami mengecam keras perbuatan yang dilakukan sekelas kepala bidang itu. Mau berdalih dalam bentuk apapun, kami harus mengecam keras tindakan kriminal yang dilakukan dengan sengaja itu," kata Resmen Kadafi, seperti dikutip dari Kantor Berita RMOLLampung, Kamis (10/8).


Menurutnya, kekerasan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan, terhadap siapapun orangnya, dan dengan dalih apapun. Sebab itu Resmen meminta kepolisian segera menahan terduga pelaku.

"Kasus ini jadi perhatian publik, jangan ada keraguan Polresta Bandar Lampung menahan pelaku, karena jelas merupakan penganiayaan berat dan ada unsur kesengajaan," katanya.

Resmen juga meminta Pemerintah Provinsi Lampung tidak menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan kepolisian. Inspektorat, kata dia, tidak memiliki wewenang dalam kasus ini, karena murni tindak pidana.

Setelah penanganan kasus pidana selesai, baru inspektorat bisa mengambil langkah selanjutnya.

"Ini murni kriminal, serahkan pada kepolisian. Kami minta pelaku segera diproses dan ditahan. Saya selaku putra Lampung siap melakukan pendampingan hukum gratis kepada korban penganiayaan ini," ujarnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya